Diawalai dengan kenyataan bahwa setiap warga miskin belum seratus persen terlindungi dari jaminan sosial kesehatan. Terkadang gangguan kesehatan tersebut berujung kematian. Susahnya, jaminan sosial kesehatan secara mandiri bagi warga miskin sangat memberatkan karena ada keharusan mengikutkan seluruh anggota keluarga untuk mendaftar.
Bersyukur, BPJS Ketenagakerjaan sebagai penyelenggara jaminan Sosial meluncurkan program BPU. Sebuah program yang sangat sesuai untuk situasi dan keadaan masyarakat pedesaan yang tentunya mayoritas bermatapencaharian di sektor informal. Iuran yang kecil, dan tak harus seluruh anggota keluarga wajib mendaftar jadi pilihan yang pas bagi warga desa.
Maka dirembuglah kebijakan yang mewajibkan setiap kepala keluarga untuk menjadi peserta BPJS Ketenagakerjaan. Untuk melandasi kebijakan tersebut disahkan Peraturan Desa Nomor 5 Tahun 2018 tentang Jaminan Sosial Masyarakat Desa. Dengan perdes tersebut, rencana jangka panjang desa di akhir 2020 seluruh angkatan kerja di desa Kedungjaran harus menjadi peserta BPJS Ketenagakerjaan.
Guna menggaungkan kebijakan tersebut, bekerja sama dengan BPJS Ketenagakerjaan Cabang Pekalongan dilaksanakan Launching Desa Sadar BPJS Ketenagakerjaan pada Hari Minggu 30 September 2018. Acara launching yang diresmikan Oleh Bupati Pekalongan Bapak H. Asip Kholbihi didampingi Dewan Pengawas BPJS Ketenagakerjaan Bapak Aditya Warman, Muhamad Triyono dari BPJS Ketenagakerjaan Kanwil Semarang serta Ibu Septi Kepala Cabang BPJS Ketenagakerjaan Pekalongan.
Hadir dalam acara tersebut Kepala Dinas PMD P3A PPKB Bapak Muh. Afib serta Kepala Dinas PMPPT Bapak Janu Haryanto.
Acara berlangsung dari pagi hari diawali Senam Sehat yang diikuti hampir 500-an ibu-ibu dan remaja putri desa kedungjaran. Dilanjutkan pagelaran Campursari dan Tari tradisional. Adapun peresmian ditandai dengan pemukulan kentongan oleh Bupati pekalongan diikuti seluruh hadirin. Pelepasan balon juga mewarnai acara launching tersebut.
Dalam sambutannya, Bapak Bupati menyampaikan bahwa program BPJS Ketenagakerjaan ini sangat ideal. Direncanakan pemerintah kabupaten akan mengalokasikan dana sebesar 2 milyar untuk menjamin warga miskin dalam program BPJS Ketenagakerjaan. Kalau selama ini pemerintah kabupaten memberi santunan kematian sebesar Rp.1.000.000,- maka dengan BPJS Ketenagakerjaan bisa antara Rp.24 - 54 juta rupiah.
Acara berlangsung meriah hingga jam 15.00 WIB yang diakhiri dengan pembagian doorprice. Tak lupa sesuai semangat melindungi keluarga, dilakukan penyantunan anak yatim. Dananya didapat dari spontan para karyawan BPJS Ketenagakerjaan Kantor Cabang Pekalongan sebesar Rp.2.000.000,-.
Adapun akusisi yang dilakukan dalam waktu 2 bulan terakhir sejumlah 300-an kepala keluarga atau pencari nafkah keluarga. Untuk keluarga miskin Pemerintah Desa Kedungjaran akan membayar iurannya dengan syarat tidak merokok dan ASI Eksklusif untuk ibu yang memiliki balita.
0 komentar:
Posting Komentar