REKAM DATA e-ktp DI BALAI PERTEMUAN DESA KEDUNGJARAN / GEDUNG BUMDes PADA SENIN 20 NOVEMBER 2017

Launching Desa Sadar Jaminan Sosial Ketenagakerjaan

Dalam upaya melindungi warga Desa Kedungjaran dari resiko kesehatan, kecelakaan kerja dan Kematian. Desa Kedungjaran menggalakkan kesadaran warga untuk ikut dalam program Jaminan Sosial BPJS Ketenagakerjaan.

Pelantikan Sekretaris Desa

Laelatun Nadifa dilantik dan diambil sumpahnya oleh Kepala Desa Kedungjaran Saridjo untuk menjalankan tugas menjadi Sekretaris Desa di Kedungjaran

Dana Desa Untuk Pemberdayaan Masyarakat

Desa Kedungjaran adalah salah satu desa yang paling menonjol dalam pemanfaatan Dana Desa guna memberdayakan Masyarakat dalam rangka mengurangi angka kemiskinan masyarakat desa.

Penyerahan Sertifikat Prona

Penyerahan Sertifikat Prona untuk warga Kabupaten Pekalongan dilakukan serentak di Pendopo Rumah Dinas Bupati Pekalongan

Perpustakaan Terbaik IT

Kepala Desa Kedungjaran menyampaikan Masukan dihadapan penggiat Literasi Indonesia yang tergabung di Perpuseru untuk mengkuti tahapan Pengusulan di Musyawarah Desa guna memasukkan Perpustakaan yang bisa didanai dari Dana Desa.

Kerja Bakti Drainase Lingkungan

Dalam upaya menghadapi musim penghujan 2018/2019, guna meminimalisir genangan air di linkungan warga dilakukan kerja bakti secara serentak di desa kedungjaran.

Launching Desa Sadar Jaminan Sosial Ketenagakerjaan

Dalam upaya melindungi warga Desa Kedungjaran dari resiko kesehatan, kecelakaan kerja dan Kematian. Desa Kedungjaran menggalakkan kesadaran warga untuk ikut dalam program Jaminan Sosial BPJS Ketenagakerjaan.

Senin, 30 Maret 2015

RAPBDes Desa Kedungjaran TH 2015

Inilah Dokumen RAPBDes Desa Kedungjaran Tahun Anggaran 2015, bersifat masih rencana namun sudah disepakati oleh BPD. Adapun pengesahan menunggu hasil Rapat Koordinasi Kepala Desa seprovinsi Jawa Tengah yang akan dilaksanakan bertahap adapun tahap pertama diikuti Saridjo Kepala Desa Kedungjaran dan Nurbagyo Kepala Desa Kali Jambe pada hari Rabu-Kamis 2-3 April 2015 di Semarang.


Minggu, 29 Maret 2015

APBDes 2015


Bp. Suud Sumringah tapi pusing
Beberapa minggu ini seluruh Pemerintah Desa di Indonesia sedang didera dilema. Bagaimana tidak, ditengah kebahagiaan dengan datangnya waktu pencairan Dana Desa, bersamaan itu hadir kegalauan akan nasib Bengkok Desa yang harus dimasukkan dalam APBDes di desanya masing-masing. Belum lagi berbagai aturan dalam PP 43 Th 2014 yang pada pelaksanaannya karena keterbatasan dana dari pusat dan daerah membuat Pemerintah Desa tak leluasa mengatur keuangan desanya.

Rakor berjalan Alot namun Grengseng

Kabupaten pekalongan yang rata-rata tiap desanya hanya mendapat dana ADD 252 juta dihadapkan masalah pada penghitungan Siltap yang diatur Pasal 81 PP No.43 Th 2014 dimana hanya diperbolehkan 60% maksimal dari dana ADD. Untuk desa dengan perangkat Desa yang Perangkat Desanya sedikit tak masalah, namun untuk desa yang berperangkat desa banya menjadi persoalan yang pelik.

Untuk itu Pemerintah Desa kedungjaran bersama jajaran Kelembagaan Desa seperti BPD menggelar Rapat Koordinasi untuk membicarakan permasalahan ini secara teruka transparan semata-mata tak ada yang merasa dirugikan.

Berlangsung marathon 3 hari dilakukan jajaran internal pemdes dan berakhir pada hari ke 4 Selasa, 24 Maret 2015 melibatkan BPD desa Kedungjaran. Hasil dari RAPBDes belum final karena ada berita susulan mengenai naiknya dana DD perdesa dari pemerintah pusat. Semoga saja ini juga mempengaruhi Dana ADD agar disesuaikan dengan kondisi riil masing-masing desa agar pembagian Siltap bisa seragam untuk seluruh desa di kabupaten pekalongan.

Kerja Bakti Jalan Longsor


Jalan Poros Kedungjaran - Purworejo yang ada di desa Kedungjaran RT 13 RW 07 yang terletak di pinggir sungai kali Sragi kondisinya mengenaskan. Sudah sekitar 5 tahunan ini belum tersentuh perbaikan secara memadai. Perbaikan yang dilakukan Pemerintah Desa sebatas menguruk longsoran dengan tanah merah dan membuat patok-patok bambu agar tanah urug tersebut tak cepat turun longsor kembali ke sungai Sragi.


Jumat 20 Maret 2015 atas inisiatif tokoh Masyarakat dan Kadus IV Bapak Widya Mukti bekerjasama dengan Perangkat Desa Purworejo Bapak Carim bahu membahu didukung masyarakat sekitar memperbaiki jalan longsor tersebut. Yang luar biasa ternyata masyarakat pengguna jalan terutama para Pengusaha UKM Konfeksi, Ternak Ayam dan angkutan maerial turut serta memberi bantuan berupa dana dan material.

Kini jalan yang tadinya hanya bisa dilewati roda dua dan roda empat kecil sudah sedikit lebih baik. Kepala Desa Kedungjaran yang ada di tempat kerja bakti menyampaikan keluhannya bahwa Pembangunan sekarang agak susah karena perlu pengawalan dewan. Padahal banyak ternyata Aspirasi yang tak tepat sasaran seperti pebangunan Gapura dan taman kecil di desa-desa lain, sedang desa lainnya lebih membutuhkan untuk sarana dasar seperti jalan dan irigasi.

Namun ada harapan karena dalam Rapat Musrenbangcam dan Musrenbangkab usulan perbaikan jalan dan talud di kali sragi ini telah masuk dalam program kerja PSDA Kabupaten Pekalongan. Semoga tahun 2016 dapat terealisasi, lebih cepat pada perubahan APBD maah lebih baik karena itu harapan masyarakat di dua desa yang memanfaatkan jalan ini sebagai sarana penghubung dan jalur ekonomi kedua desa.

Selasa, 17 Maret 2015

Pengaspalan Jalan EX Balai Desa lama.



Alhamdulillah setelah menunggu beberapa lama karena musim hujan yang masih terus berlangsung, Pengaspalan di jalan samping balaidesa lama desa Kedungjaran yang sudah direncanakan sejak Desember 2014 telah dilaksanakan. Terhitung telat 2 bulan dari rencana karena lokasi tergenang air hujan terus menerus selama musim hujan.

Dana ADD Tahap ke -3 sebanyak kuranglebih 20-an juta sebelum pajak akhirnya dilaksanakan sesuai RAB berupa pengaspalan jalan sepanjang 110 meter. Dengan mutu terbaik berupa aspal Goreng semoga bisa lebih awet dan bermanfaat bagi masyarakat.

Dalam kesempatan tersebut juga dipastikan bahwa kelanjutan pengaspalan akan dilaksanakan pada pertengahan bulan april 2015 berbarengan dengan pencairan dana desa. " Insya Allah 3 tahun kedungjaran akan berubah!", kata Bapak Saridjo Kepala Desa Kedungjaran pasti dan manthab.

Selasa, 03 Maret 2015

Optimasi Lahan Pertanian


Pencanangan Swasembada Beras pada tahun 2015 di Indonesia oleh Presiden Jokowi gencar dilaksanakan hingga ke pelosok desa. Tentu daerah Pedesaan sebagai ujung tombak menjadi perhatian utama dari program ini terlebih desa dengan areal persawahan yang produktif. Salah satunya desa Kedungjaran yang merupakan salah satu desa di kecamatan sragi, satu dari tiga kecamatan sumber produksi beras utama di kabupaten pekalongan.


Berbagai program digelontorkan mulai dari bantuan alat pertanian, pupuk, bibit hingga perbaikan-perbaikan sarana prasarana pertanian seperti saluran air pertanian. Tidak hanya Dinas pertanian yang bergerak namun didukung dinas PU dan juga bahkan melibatkan TNI. Keterlibatan TNI terutama guna menunjang perbaikan sarana pendukung seperti perbaikan sarana pengairan dan pembuatan Jalan Usaha Tani.


Sebagai salah satu desa penerima program, pada hari senin 2 maret 2015 di aula Sekretariat Desa Kedungjaran pada pukul 15.00 wibb dilaksanakan Sosialisasi Optimasi Lahan. Kegiatan tersebut sebagai rangkaian sosialisasi kepada kelompok tani dan anggotanya mengenai tata cara pelaksanaan program optimasi lahan.

Desa kedungjaran pada tahun 2015 menerima Program Optimasi Lahan Pertanian di Kelompok Tani Siluwih 1 yang diketuai Bapak Widya Mukti. Dengan luasan areal 27 Ha dengan perkiraan masing-masing iring mendapat 16 kg pupuk urea, 40 Kg pupuk Ponska, dan 2 Kw Pupuk Organik. Pada Kesempatan sosialisasi tersebut hadir dari Dinas Pertanian kabupaten Pekalongan Bp. Mustari beserta rombongan juga dari Muspika dan Balai Penyuluh Lapangan Kecamatan Sragi.

Dalam paparannya, Bapak Mustari menegaskan bahwa program harus dilaksanakan sesuai tupoksinya dan tak boleh ada penyelewengan sedikitpun. Untuk itu dalam kesempatan tersebut meminta koordinasi dari Kepolisian dan Koramil Sragi untuk mengawasi pelaksanaan program tersebut.

Senin, 02 Maret 2015

Peredaran Gelap Narkoba


Akhir-akhir ini kita disuguhi pemberitaan akan hubungan Indonesia dengan negara Brasil dan Australia yang kurang harmonis. Hal ini disebabkan keputusan tegas Presiden Jokowi menolak memberikan Grasi atau ampunan kepada terpidana mati kasus Narkoba kelompok Bali Nine atau Bali 9 .

Keputusan tegas ini bisa dimaklumi bila kita mencermati betapa berbahanya dampak Narkoba untuk masa depan generasi muda bangsa. Masa depan mereka tercabik dan bisa dipastikan akan suram. Maka pantas bila Negara Indonesia menghukum tegas para pelaku khusunya para bandar dengan hukuman setimpal.

Betapa miris mencermati perkembangan peredaran gelap narkoba di negara kita, janganlah bicara level Indonesia untuk tingkat Jawa Tengah saja ada 400.000 kasus yang mengemuka. Dengan wilayah peredaran terbesar di Solo, Semarang, Cilacap, Purwokerto dan Pekalongan diurutan kelima. Maka bisa dibayangkan betapa sudah kian bahaya peredaran narkoba ini.

Bukan saja menyasar pada kota-kota metropolis dengan kehidupan hiburan malamnya, namun sekarang mulai menjurus ke pelosok-pelosok terutama ke anak-anak muda usia sekolah yang punya keingintahuan tinggi akan segala hal. Budaya kebersamaan antar mereka dimana asyik rame-rame dan ikatan kesetiakawanan yang kuat dimana bila ada yang tak mengkonsumsi maka dikucilkan membuat peredaran narkoba semakin masif.

Maka bertempat di Rumah Jabatan Bakorwil III Propinsi Jateng pada Kamis, 26 Februari 2015 diadakan Rapat Koordinasi pemberantasan Perdagangan Gelap Narkoba. Acara yang didukung BNN Provinsi Jawa Tengah dengan ketua Bapak KombesPol Sutarmono beserta BNNK yang ada di jawa tengah.

Pada kesempatan tersebut Kades Kedungjaran mewakili Kabupaten Pekalongan beserta Saudari Fifi dari Karang Taruna Kabupaten Pekalongan.

Dalam Pemaparannya ketua BNNP Jawa Tengah menghimbau kepedulian segala lapisan dan eksponen masyarakat untuk saling bahu membahu memutus mata rantai peredaran gelap narkoba dan menyadarkan para korban serta mencegah generasi muda di sekitar lingkungan masing-masing dari jeratan narkoba.

Lebih lanjut Pemerintah telah merubah cara penanganan korban Narkoba dari yang selama ini langsung dipidanakan dengan metoda pembinaan dan rehabilitasi.