Pelantikan P2KD, Pilkades Amanah.

Setelah melalui beberapa Rapat Koordinasi pendahuluan antara BPD, Pemerintah Desa dan Lembaga Desa lainnya. Akhirnya pada Sabtu 27 Juli 2019 pukul 20.00 wibb, bertempat di Lapangan Futsal Desa kedungjaran dilangsungkan Pelantikan terhadap Panitia Pemilihan Kepala Desa 2019.

Seperti diketahui bersama, kepala desa yang sekarang Bapak Saridjo memang telah memasuki Masa Akhir Jabatan. Tepatnya pada 20 November 2019, genap 6 tahun Bapak Saridjo memimpin Desa Kedungjaran. Maka sesuai peraturan, BPD harus segera membentuk P2KD sebagai persiapan Pemilihan Kepala Desa berikutnya.

Hadir pada acara malam itu, Tim Pengawas Pemilihan Kepala Desa Kecamatan Sragi Ibu Sri Handayani selaku Kasi Trantib Kecamatan Sragi, Bapak Aris wakil dari Polsek Sragi dan Bapak Hadi dari Koramil Sragi. Pengurus Kelembagaan Desa juga hadir lengkap dari BPD, LPMD, TP PKK hingga RT/RW serta Tokoh Masyarakat dan Agama.

Diawali dengan menyanyikan Lagu Indonesia Raya, acara berlangsung Hikmad. Pelantikan P2KD dilakukan ketua BPD Desa Kedungjaran Bapak Santosa dihadapan sekitar 300an warga yang hadir. Setelah dilantik serta diambil Sumpah, Bapak Santosa memberikan arahan agar P2KD bisa mengemban tugas dan tanggungjawab kewajibannya secara baik. Harus bisa Netral dan memahami regulasi yang ada hingga pelaksanaan Pilkades di Desa Kedungjaran bisa berjalan dengan baik.

Ibu Sri Handayani, mewakili Camat Sragi menyampaikan regulasi yang harus dipatuhi selama pelaksanaan Pilkades. Dimana Bupati menginginkan adanya perubahan pelaksanaan Pilkades agar tidak terlalu jor joran, namun juga tak mungkin menghilangkan adat kebiasaan yang selama ini dilakukan. Maka harus bisa bijak mensikapi agar tak melanggar aturan namun juga tak meninggalkan adat kearifan lokal yang dianggap baik.

Bapak Saridjo pada kesempatan yang sama, mencanangkan rencana Pilkades Amanah di Desa Kedungjaran. Dimana harus ada Kesadaran pada warga untuk tidak menuntuk model pilkades seperti yang sudah sudah. Namun dengan tetap tak menghilangkan hak warga berupa uang ganti kerja. Besarannya sesuai Upah Kerja sehari. Untuk ombyong-ombyong atau Buka Pintu Rumah Calon Kepala Desa akan dibatasi hanya beberapa hari, tidak seperti biasanya yang hingga sebulan lebih.

Calon tak boleh jor joran membagi uang atau Money Politik, agar nantinya setelah jadi tak memikirkan balik modal dan cari modal bila mau mencalonkan kembali. Ombyong ombyong juga tak diperbolehkan terlalu lama, cukup 3 hari. Bila ada Oknum yang berani melakukan money Politik maka akan dilakukan penanganan sesuai hukum yang berlaku dan calon terpilih bisa dianulir bila terbukti melakukan money politik.

Bapak Aris dalam kesempatan terakhir menyampaikan apresiasi atas keamanan yang terjaga di desa kedungjaran. Semoga hal tersebut bisa dipertahankan hingga pelaksanaan pilkades. Untuk pemberi dan penerima uang bisa dituntut Pasal Penyuapan, dua duanya antara pemberi dan penerima bisa diproses di muka hukum, maka jangan coba coba lakukan.

Dengan Pilkades Amanah diharapkan Kepala Desa Terpilih bisa lebih Konsentrasi dalam memimpin Desa Kedungjaran menuju Desa Maju Adil Makmur Mandiri dan Madani.

Read More

Pemilihan Wirausaha Muda Pemula 2019

Anda seorang pemuda yang sedang merintis sebuah usaha. Atau sudah berusaha lama namun tak mempunyai perkembangan karena kekurangan permodalan dan pelatihan. Usaha anda masih jarang, bahkan anda adalah yang pertama kali melakukannya. Andalah orang yang tepat mengikuti Pemilihan Wirausaha Pemula Tingkat Nasional tahun 2019.

Kementrian Pemuda dan Olahraga Republik Indonesia, memang sudah hampir 3 tahun ini melaksanakan kegiatan tahunan yang bertujuan untuk mencari pemuda pemuda khususnya yang sedang merintis dunia usaha. Namun usahanya bukan sekedar usaha kebanyakan. Namun usaha yang bersifat membangun, memanfaatkan potensi lokal, mengangkat budaya lokal. Terlebih usaha yang berdampak luas pada perekonomian masyarakat dan lingkungan hidup sekitar.

Pemuda kreatif yang memanfaatkan potensi dan budaya lokal, menjadi nilai tambah ekonomi. Merubah masalah lingkungan menjadi potensi penambahan pendapatan akan lebih punya daya saing dalam kompetisi ini. Karena ia tak semata berorientasi usaha namun penyelesaian permasalahan lingkungan hidup. Contoh pemanfaatan enceng gondok di Kali Bremi pekalongan. Atau potensi di desa kita seperti sampah plastik yang banyak, terlebih telah ada bank sampahnya.

Untuk potensi lain ada Telor Asin dan Rengginang serta Opak. Tinggal dikemas dan diolah dengan trend kekinian maka peluang untuk mendapatkan peluang bantuan dari pemilihan Wirausaha Pemula Nasional akan semakin besar.

Ayo segera daftar, event ini bersifat bantuan keuangan yang dikemas dengan kompetisi. Disetiap kabupaten akan banyak yang menerima bantuan keuangan dari 10 - 20an juta rupiah yang bertujuan meningkatkan pengembangan usaha pemuda. Lalu dari para kandidat akan dipilih yang terbaik setiap kabupaten untuk selanjutnya diadu di level provinsi dan nasional. Tentunya hadiah berupa bantuan keuangan untuk penambahan modal dan pelatihan usaha akan semakin banyak.

Adapun bidang usaha yang bisa diikutsertakan tak ada batasan, bisa fotografi, rias manten, warung, bengkel, konfeksi dll. Namun harus yang merintis usahanya adalah pemuda.

Read More

Pembentukan P2KD

Pasca Pelantikan pengurus Badan Permusyawaratan Desa Kedungjaran yang dilakukan serentak di Kecamatan Sragi pada Rabu 26 Juni 2019. Keesokan harinya, Kamis 27 Juni 2019 dilakukan Pembekalan terhadap setiap Ketua BPD seluruh desa yang ada di Kabupaten Pekalongan. Berlangsung di aula Setda Kabupaten pekalongan dengan materi pembekalan seputar Tupoksi BPD dalam pelaksanaan UU No. 6 Tahun 2014 tentang Desa dan aturan pelaksanaan di bawahnya.

Hal yang mendesak juga terkait penyusunan RKPDes, RAPBDes dan APBDes untuk tahun 2020 yang harus segera disiapkan. Hal lain yang menjadi pembekalan adalah untuk 210 Desa yang pada oktober - November 2019 akan melaksanakan Pemilihan Kepala desa Serentak. Maka BPD yang baru dilantik harus marathon sesegera mungkin membentuk P2KD di masing masing desa.

Maka pada hari Kamis 4 Juli 2019, setelah melakukan koordinasi dengan Pemerintah Desa. Badan Permusyawaratan Desa Kedungjaran menggelar Rapat Koordinasi Pembentukan P2KD. Sesuai kewenangan yang ada, dan kelaziman yang sudah menjadi kebiasaan di Pemerintahan Desa. Maka dilakukan Rapat Koordinasi atas seluruh kelembagaan yang ada di desa.

Hadir pada malam hari tersebut, pengurus lengkap BPD, LPMD yang merupakan representasi Keterwakilan Tokoh Masyarakat, Tokoh Agama dan Wanita serta seluruh apartur pemerintah desa dari kepala desa hingga perangkat desa.

Pada kata pengantar awal, ketua BPD Kedungjaran Bapak Santoso meminta bimbingan, masukan dan bantuan dari semua pihak mengingat banyak pengurus BPD yang merupakan wajah baru. Hal berikutnya meminta kepada Pemerintah Desa agar menfasilitasi pertemuan-pertemua rutin dengan masyarakat melalui musyawarah-musyawarah desa guna menggali permasalahan dan aspirasi dari warga. Sebagai contoh permasalahan pengairan yang banyak dikeluhkan waraga khususnya petani.

Kepala desa kedungjaran, Bapak Saridjo dalam kesempatan selanjutnya menyampaikan ucapan selamat bertugas untuk BPD yang baru. Lalu menyampaikan bahwa BPD yang baru, akan langsung memikul beban berat karena harus mengejar pembuatan dokumen RKPDes, RAPBDes dan APBDes. Juga terkait akhir masa jabatan kepala desa maka BPD juga harus mengejar Laporan Pertanggungjawaban / LPJ pelaksanaan Pemerintahan Desa dari tahun 2013 - 2019. Juga disusul dengan pembentukan Panitia Pemilihan Kepala Desa / P2KD.

Dalam pembahasan pembentukan P2KD diambil kesepakatan bahwa formasi P2KD Desa Kedungjaran terdiri 7 orang diisi perangkat desa 4 orang dan perwakilan masyarakat 3 orang. Adapun formasi sementara 4 perangkat adalah Wasdari, Laelatul Nadifa, Widyamukti, Prawiro Raharjo. Sedang dari perwakilan Masyarakat adalah Siswanto, Agung Wibowo dan Heru Susanto.

Untuk selanjutnya formatur P2KD akan disosialisasikan di Musyawarah Desa sekaligus pemberian Surat Keputusan pengangkatan dan pelantikan tugas. Adapun acara musyawarah desa akan dilakukan setelah tahapan Pilkades Serentak telah resmi diberikan oleh kabupaten.

Read More