REKAM DATA e-ktp DI BALAI PERTEMUAN DESA KEDUNGJARAN / GEDUNG BUMDes PADA SENIN 20 NOVEMBER 2017

Launching Desa Sadar Jaminan Sosial Ketenagakerjaan

Dalam upaya melindungi warga Desa Kedungjaran dari resiko kesehatan, kecelakaan kerja dan Kematian. Desa Kedungjaran menggalakkan kesadaran warga untuk ikut dalam program Jaminan Sosial BPJS Ketenagakerjaan.

Pelantikan Sekretaris Desa

Laelatun Nadifa dilantik dan diambil sumpahnya oleh Kepala Desa Kedungjaran Saridjo untuk menjalankan tugas menjadi Sekretaris Desa di Kedungjaran

Pemilu Serentak 2019

Pemilihan Umum Serentak yang menyatukan kegiatan Pemilihan Legislatif sekaligus Pemilihan Presiden untuk pertama kalinya dilakukan di Indonesia pada Rabu 17 April 2019

Penyerahan Sertifikat Prona

Penyerahan Sertifikat Prona untuk warga Kabupaten Pekalongan dilakukan serentak di Pendopo Rumah Dinas Bupati Pekalongan

Perpustakaan Terbaik IT

Kepala Desa Kedungjaran menyampaikan Masukan dihadapan penggiat Literasi Indonesia yang tergabung di Perpuseru untuk mengkuti tahapan Pengusulan di Musyawarah Desa guna memasukkan Perpustakaan yang bisa didanai dari Dana Desa.

Pelantikan BPD Masa Bhakti 2019 - 2025

Setelah dipilih dari perwakilan masyarakat masing masing dusun, anggota BPD desa Kedungjaran dilantik serentak di aula kecamatan sragi pada Rabu 26 Juni 2019

Launching Desa Sadar Jaminan Sosial Ketenagakerjaan

Dalam upaya melindungi warga Desa Kedungjaran dari resiko kesehatan, kecelakaan kerja dan Kematian. Desa Kedungjaran menggalakkan kesadaran warga untuk ikut dalam program Jaminan Sosial BPJS Ketenagakerjaan.

Rabu, 10 Juli 2019

PENGUMUMAN PEMILIHAN WIRAUSAHA MUDA PEMULA DAN PENGGERAK WIRAUSAHA MUDA BERPRESTASI


Kamis, 04 Juli 2019

Pembentukan P2KD


Pasca Pelantikan pengurus Badan Permusyawaratan Desa Kedungjaran yang dilakukan serentak di Kecamatan Sragi pada Rabu 26 Juni 2019. Keesokan harinya, Kamis 27 Juni 2019 dilakukan Pembekalan terhadap setiap Ketua BPD seluruh desa yang ada di Kabupaten Pekalongan. Berlangsung di aula Setda Kabupaten pekalongan dengan materi pembekalan seputar Tupoksi BPD dalam pelaksanaan UU No. 6 Tahun 2014 tentang Desa dan aturan pelaksanaan di bawahnya.

Hal yang mendesak juga terkait penyusunan RKPDes, RAPBDes dan APBDes untuk tahun 2020 yang harus segera disiapkan. Hal lain yang menjadi pembekalan adalah untuk 210 Desa yang pada oktober - November 2019 akan melaksanakan Pemilihan Kepala desa Serentak. Maka BPD yang baru dilantik harus marathon sesegera mungkin membentuk P2KD di masing masing desa.

Maka pada hari Kamis 4 Juli 2019, setelah melakukan koordinasi dengan Pemerintah Desa. Badan Permusyawaratan Desa Kedungjaran menggelar Rapat Koordinasi Pembentukan P2KD. Sesuai kewenangan yang ada, dan kelaziman yang sudah menjadi kebiasaan di Pemerintahan Desa. Maka dilakukan Rapat Koordinasi atas seluruh kelembagaan yang ada di desa.

Hadir pada malam hari tersebut, pengurus lengkap BPD, LPMD yang merupakan representasi Keterwakilan Tokoh Masyarakat, Tokoh Agama dan Wanita serta seluruh apartur pemerintah desa dari kepala desa hingga perangkat desa.

Pada kata pengantar awal, ketua BPD Kedungjaran Bapak Santoso meminta bimbingan, masukan dan bantuan dari semua pihak mengingat banyak pengurus BPD yang merupakan wajah baru. Hal berikutnya meminta kepada Pemerintah Desa agar menfasilitasi pertemuan-pertemua rutin dengan masyarakat melalui musyawarah-musyawarah desa guna menggali permasalahan dan aspirasi dari warga. Sebagai contoh permasalahan pengairan yang banyak dikeluhkan waraga khususnya petani.


Kepala desa kedungjaran, Bapak Saridjo dalam kesempatan selanjutnya menyampaikan ucapan selamat bertugas untuk BPD yang baru. Lalu menyampaikan bahwa BPD yang baru, akan langsung memikul beban berat karena harus mengejar pembuatan dokumen RKPDes, RAPBDes dan APBDes. Juga terkait akhir masa jabatan kepala desa maka BPD juga harus mengejar Laporan Pertanggungjawaban / LPJ pelaksanaan Pemerintahan Desa dari tahun 2013 - 2019. Juga disusul dengan pembentukan Panitia Pemilihan Kepala Desa / P2KD.

Dalam pembahasan pembentukan P2KD diambil kesepakatan bahwa formasi P2KD Desa Kedungjaran terdiri 7 orang diisi perangkat desa 4 orang dan perwakilan masyarakat 3 orang. Adapun formasi sementara 4 perangkat adalah Wasdari, Laelatul Nadifa, Widyamukti, Prawiro Raharjo. Sedang dari perwakilan Masyarakat adalah Siswanto, Agung Wibowo dan Heru Susanto.


Untuk selanjutnya formatur P2KD akan disosialisasikan di Musyawarah Desa sekaligus pemberian Surat Keputusan pengangkatan dan pelantikan tugas. Adapun acara musyawarah desa akan dilakukan setelah tahapan Pilkades Serentak telah resmi diberikan oleh kabupaten.

Rabu, 26 Juni 2019

Pelantikan BPD

Setelah dilakukan pemilihan keanggotaan BPD Desa Kedungjaran pada hari Selasa 5 Maret 2019 di Lapangan Futsal Desa Kedungjaran. Maka pada hari Rabu 26 Juni 2019 dilakukan Pelantikan BPD serentak sekecamatan Sragi di aula kecamatan Sragi.

Ada 16 Desa yang kepengurusannya dilantik pada hari itu. Pelantikan dilakukan oleh Camat Sragi Bapak Drs H. Hasanuddin mewakili Bapak Bupati Pekalongan kebetulan berhalangan.

Hadir dalam pelantikan tersebut selain anggota BPD yang akan dilantik yang kurang lebih sejumlah 130an dengan desa terkecil 7 anggota dan desa terbesar 9 anggota juga dihadiri Kepala Desa dari masing masing desa.

Dari Kabupaten Pekalongan dalam hal ini Dinas PMD P3A PPKB Kabupaten Pekalongan hadir Kabid APPD Bapak Muhamad Arif. Sementara di jajaran tamu undangan nampak para Ketua TP PKK, Kepala Puskesmas 1 dan 2 Sragi, Kepala KUA, Danramil Sragi, Kapolsek Sragi serta Tokoh Masyarakat dan Tokoh Agama dari Ormas dan Organisasi Keagamaan.

Pelantikan BPD hari itu dikemas sekaligus sebagai Halal bi Halal tingkat Kecamatan Sragi. Camat Sragi Bapak Drs. H. Hasanuddin menyampaikan peran sentral BPD di Desa. SKnya dari Bupati, harus dilantik langsung, maka yang tak hadir agar dijadwalkan pelantikan susulan secara khusus. Lalu BPD dengan Kepala Desa harus bisa bersynergi seperti layaknya pasangan suami istri.

Sementara Bapak Muhamad Arif menyampaikan regulasi yang mendasari pembentukan BPD serta tugas kewenangan dan fungsi BPD. Bahwa setelah dilantik karena berbarengan dengan Pemilihan Kepala Desa seretak di Oktober - November 2019 maka harus segera membentuk Panitia Pemilihan Kepala Desa ( P2KD ). Selain itu harus pula segera mengawal pembuatan Dokumen RKPDes yang dilanjut RAPBDes dan APBDes.

Acara Pelantikan dilanjutkan Pengambilan Sumpah Jabatan kepada Para anggota BPD dan Penanda tanganan secara simbolis Berita Acara Pelantikan. Perwakilan anggota yang ditunjuk adalah Jumhan Satoto anggota BPD dari Desa Kedungjaran.

Acara ditutup dengan siraman Rohani yang disampaikan oleh Penceramah dari Polres Pekalongan Bapak Iptu Akrom.

Rabu, 29 Mei 2019

Buka Bersama Ramadhan 2019 di Perpusdes Ki Hajar Dewantara


Rabu, 29 Mei 2019 Perpustakaan Desa Ki Hajar Dewantara Desa Kedungjaran mengadakan kegiatan buka bersama dan nonton film bareng di Perpusdes. Meski hujan deras, ternyata tidak menyurutkan anak-anak untuk hadir dalam kegiatan hari ini.

Selain buka bersama dan nonton bareng, Perpusdes juga mengundang tokoh agama untuk mengisi tausiyah sembari menunggu adzan maghrib, yaitu Ustad Agus Purwanto yang juga selaku Perangkat Desa Kedungjaran.


Ada yang berbeda dengan ceramah kali ini, karena diselingi dengan beberapa pertanyaan untuk anak-anak dimana yang bisa menjawab dengan benar mendapatkan hadiah yang cukup menarik, sehingga anak-anak tampak semangat dan berlomba-lomba untuk menjawab pertanyaan-pertanyaan yang diberikan.


Setelah peserta selesai berbuka puasa, anak-anak juga belajar untuk sholat berjamaah. Pembelajaran ini bertujuan menumbuhkan dan mengenalkan anak-anak tentang sholat. Kami berharap semoga kegiatan ini bisa bermanfaat untuk masa depan anak-anak dan bisa terus berkelanjutan setiap tahun nya.

Rabu, 15 Mei 2019

Rembug Tani


Masa Panen telah tiba. Syukur Alhamdulilah panen masa tanam Oktober Maret tahun 2018/2019 ini bisa disebut yang terbaik. Hal ini dilihat dari tanaman padi yang tak terserang hama secara masif dan hasil panen yang tinggi. Bila selama ini harga jual panen perhektar pada musim penghujan hanya dikisaran 6 - 9 juta. Maka panen kali ini bisa mencapai 15 - 19 juta perhektar.


Maka seperti biasa, setelah masa panen dilakukan persiapan untuk masa tanam berikutnya yaitu masa tanam April September 2019 dengan melaksanakan rembug tani.

Tak seperti biasanya, rembug tani dilakukan pada malam hari pasca ibadah sholat tarawih. Biasanya dilakukan siang hari dan diikuti kegiatan kerja bakti. Namun kali ini kerja bakti atau Nyadran tak dilakukan karena kebanyakan petani sedang berpuasa. Akhirnya beberapa persiapan perawatan saluran air irigasi untuk masa tanam berikutnya dilakukan oleh tenaga bayaran.

Hadir pada acara rembug tani, perwakilan tani, pengurus kelompok tani, pengurus gapoktan dan pemerintah desa kedungjaran. Acara dibuka dengan penyampaian rencana kegiatan persiapan masa tanam oleh Bapak Wilujeng selaku Pamong Tani. Muncul permasalahan yang selama ini tak terselesaikan yaitu tertunggaknya iuran pengairan karena alsan gagal panen. Hingga ia meminta agar mulai masa tanam yang sekarang Petani harus bayar dulu dimuka.



Mendengar permasalahan tersebut, dalam sambutannya Kepala Desa Kedungjaran menghimbau agar Petani merubah cara pandang Tata Kelola Pengairan menjadi Tanggung Jawab dan Kewajiban bersama. Air yang sudah diupayakan dengan Diesel Pompa, maka iurannya harus dibayar. Tak memandang apakah panen atau tidak. Seperti juga halnya pengadaan bibit, obat-obatan dan biaya manusia. Air juga harus dibayar lunas hingga tak terjadi seperti sekarang ini ada tunggakan yang berpuluh puluh juta.

Bahwa benar tak terbayarnya air karena gagal panen, seharusnya pas panennya bagus maka petani ada kesadaran membayar iuran yang tertunggak.

Maka diakhir sambutannya yang disambung dengan tanya jawab, kepala desa memutuskan untuk masa tanam berikutnya Petani harus bayar di muka 50 % dari biaya kebutuhan air. Bila petani tak membayar maka tak diairi sawahnya dan Traktor dilarang mengolah sawah mereka.

Acara ditutup dengan penyampaian berbagai bantuan yang diterima Petani Desa Kedungjaran oleh Bapak Agung Wibowo selaku ketua Gabungan Kelompok Tani Kedungrejo desa kedungjaran. Bahwa tahun ini Desa Kedungjaran memperoleh 4 bantuan berupa :
  1. Rehab Jaringan Irigasi Tersier sebesar Rp.80.000.000,-
  2. Bantuan Permodalan Lumbung Pangan sebesar Rp.60.000.000,-
  3. Bantuan Bibit Tanaman Buah sebanyak 350 batang.
  4. Bantuan Optimalisasi lahan berupa Bibit Padi, Kapur Dolomit, Obat-obatan Organik dan Bibit  Tanaman pengusir hama wereng untuk areal seluas 50 HA.
Khusus untuk bantuan optimalisasi lahan, petani harus menerapkan system tanam banjar legowo dan pola olah tanam organik. Bila 50 HA ini sukses maka kedepan akan diperluas areal sawah penerima bantuannya.

Kamis, 02 Mei 2019

Caleg yang berhak menduduki Kursi Dewan

Setelah melalui proses panjang bagi para calon legislatif, baik kabupaten kota, provinsi maupun pusat. Dari penjaringan di partai masing-masing, pendaftaran di KPU, lalu disusul proses verifikasi dan ditetapkannya Calon Tetap. Jadwal dari tahap tersebut adalah dari 26 Maret hingga 16 November 2018.

Setelah itu disusul saling mensosialisasikan Visi Misi pencalegan mereka di masa kampanye panjang dari 23 September hingga 13 April 2019. Berbagai cara dan upaya mereka lakukan. Pemasangan baliho, pengkaderan hingga kampanye door to door serta kampanye umum.

Bisa dibayangkan berapa besar biaya yang digelontorkan untuk kegiatan tersebut. Berbagai janji diutarakan. Hingga sumbangan demi sumbangan mengalir ke perkumpulan perkumpulan kegiatan agama, kepemudaan serta profesi.

Menurut beberapa sumber, pemilu tahun 2019 adalah pemilu paling wah. Berdasar dari peredaran uang yang ada di masyarakat yang didasarkan pada pengakuan bahwa ia menerima uang dari si caleg tertentu. Kisarannya untuk caleg kabupaten kota adalah 30 - 50 ribu, provinsi dan pusat ada diangka 10 - 20 ribu. Sebagian mengatakan berkah pemilu. Sebagian berujar ini malapetaka demokrasi, karena pasti atas biaya yang sudah mereka keluarkan ada imbas ketika mereka menjabat.



Puncaknya pertaruhan mereka ditentukan pada 17 April 2019. Pemilu serentak DPRD Kabupaten Kota, DPRD Provinsi, DPR RI, DPD RI dan Pilpres dilaksanakan. Disusul saat-saat mendebarkan penghitungan suara yang dilakukan di tiap TPS. Saksi yang mereka tugaskan baik melalui partai maupun pribadi serius memasang mata dan menulis setiap perolehan caleg mereka.

Keesokan harinya Kamis 18 April 2019 ada sebagian yang bisa bernafas lega atas perolehannya. Namun banyak yang tetap dag dig dug, terutama untuk DPR RI karena harus menunggu rekapitulai lintas daerah. Selamat untuk para Calon Legislatif yang terpilih. Berapapun biaya yang kau keluarkan, jangan kau cari pengganti dengan mengesampingkan amanat rakyat di pundakmu.

Berikut calon legislatif yang dipastikan akan menduduki kursi dewan untuk periode tahun 2019 - 2024 :




Jumat, 19 April 2019

Rekapitulasi Pemilu Serentak 2019

Inilah hasil Rekapitulasi lengkap dari Pelaksanaan Pemilu Serentak 2019 di Desa Kedungjaran yang dilaksanakan pada hari Rabu 17 April 2019. Dari 1.948 daftar pemilih, ada 1.392 pemilih yang menyalurkan hak suaranya di 8 TPS yang tersebar di 4 dusun desa kedungjaran. 

Adapun untuk hasil yang menjadi perhatian utama yaitu Pemilihan Presiden, didapat hasil untuk Pasangan Nomor 1 sejumlah 968 suara sedang Pasangan Nomor 2 memperoleh 392 suara. Adapun secara lengkap Rekapitulasi Pemilu 2019 Desa Kedungjaran adalah sebagai berikut :

Hasil Rekapitulasi DPRD Tingkat II Kabupaten Pekalongan :

Hasil Rekapitulasi DPRD Tingkat I Provinsi Jawa Tengah :

Hasil Rekapitulasi DPR RI :

Hasil Rekapitulasi DPD RI :

Hasil Rekapitulasi Pemilihan Presiden dan Wakil Presiden :

Kamis, 18 April 2019

Pemilu Serentak 2019

Setelah melalui tahap persiapan yang panjang. Dimulai Pendaftaran Pemilih, lalu pencocokan dan penelitian pemilih yang berkali-kali hingga muncul hasil Daftar Pemilih Sementara ( DPS ) hingga Daftar Pemilih Tetap ( DPT ). Lalu disusul perekrutan PPS, KPPS dan unsur pelaksana lainnya seperti Linmas, keamanan dalam serta pengawas. Dan dibarengi pelatihan pelatihan yang dilakukan lebih dari 1 kali. Maka pada hari Rabu 17 April 2019 pelaksanaan Pemilihan Legislatif dan Pemilihan Presiden Serentak 2019 dilaksanakan.

Adapun Pemilih yang terdaftar di Panitia Pemungutan Suara ( PPS ) Desa Kedungjaran yang terdiri dari Daftar Pemilih Tetap ( DPT ), Daftar Pemilih Tambahan ( DPTb ) dan Daftar Pemilih Khusus ( DPK ) sejumlah 1.948.

Guna memperlancar pelaksanaan Pemungutan dan Penghitungan suara. Karena diperkirakan proses pemungutan dan penghitungan suara akan memakan waktu lebih lama dari pelaksanaan Pemilu sebelumnya. Sedari awal telah dilakukan penambahan jumlah Tempat Pemungutan Suara. Bila tahun tahun sebelumnya hanya berjumlah 4 TPS maka di tahun ini karena dilakukan serentak antara Pemilihan Legislatif dan Pemilihan Presiden maka ditambah 2 kali lipat sejumlah 8 TPS.

Dari jumlah pemilih sejumlah 1.948 pemilih terdaftar, setelah dilakukan rapat pemungutan suara hingga jam 13.00 wibb. Tercatat hanya sejumlah 1.392 pemilih yang menyalurkan hak suaranya. Karena memang sebagian besar warga desa kedungjaran ada di perantauan.

Setelah dilakukan Proses pemungutan suara, maka langsung dilakukan penghitungan suara. Disinilah kerja KPPS di masing-masing TPS sangat berat sekali. Karena harus menghitung perolehan atas masing masing calon legislatif, dari tingkat Kabupaten, Provinsi hingga Pusat. Lalu ditambah Calon Dewan Perwakilan Daerah atau DPD dan Presiden Wakil Presiden.

Dari 8 TPS, rata rata menyelesaikan proses penghitungan dan rekapitulasi hingga pukul 03.00 Wibb dinihari berikutnya. Bahkan TPS 3 yang ada di MIM Muhammadiyah Desa Kedungjaran harus bekerja hingga pukul 07.00 Wibb.

Secara umum, pelaksanaan Pesta Demokrasi Pemilu Serentak 2019 di desa Kedungjaran berlangsung Lancar aman dan kondusif.




Rabu, 06 Maret 2019

Musyawarah Pembentukan BPD Periode 2019 - 2025


Badan Permusyawaratan Desa yang disingkat BPD memegang peranan sangat penting dalam pembangunan desa. Terlebih pasca disahkannya UU Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa dimana Desa diberikan kewenangan sangat luas dalam pembangunan dan ditunjang adanya Dana Desa yang berjumlah besar.

Dengan besarnya Dana Desa, maka semakin banyak dana yang dikelola. Juga semakin banyak pembangunan yang bisa dilakukan. Sejalan dengan itu tentu semakin luas pula aspirasi atau usulan yang harus digali dari masyarakat. Tentang kebutuhan sarana prasarana, pembinaan masyarakat serta pemberdayaan masyarakat.

Disinilah peran Badan Permusyawaratan Desa dipertaruhkan. Ia harus bisa menjaringf aspirasi warga, mengusulkan dan mengawal melalui musyawarah-musyawarah desa seperti pada penyusunan RKPDes, RAPBDes hingga pengesahan APBDes itu sendiri. Lalu tak kalah penting mendampingi pelaksanaan serta mengawasi pelaporan pertanggungjawabannya.


Maka pengurus Badan Permusyawaratan Desa harus diisi perwakilan masyarakat yang bener, kober dan pinter. Bener dalam arti harus bervisi kemajuan desa, bukan atas kemauan untuk kepentingan pribadi atau golongan. Kober artinya punya waktu dan kemauan untuk mencurahkan pemikiran, tenaga dan semangatnya untuk pembangunan desa. Pinter maksudnya mempunyai kemampuan dibidangnya, terutama bidang kemasyarakatan dan seluk beluk kebijakan pemerintahan desa.

Hal tersebut disampaikan Kepala Desa Kedungjaran Saridjo dalam sambutan Pemilihan Badan Permusyaratan Desa masa Kerja Tahun 2019 - 2025. Hadir dalam acara tersebut perwakilan masyarakat dari keempat dusun yang ada di Desa Kedungjaran. Yang mana masing masing delegasi adalah utusan yang dipilih melalui musyawarah dusun yang diadakan sebelumnya.

Setelah melalui mekanisme pemilihan yang ada, Rapat Pemilihan BPD berjalan lancar. Ada muka lama namun sebagian besar adalah pengurus baru. Adapun pengurus BPD Desa Kedungjaran Tahun Kerja 2019 - 2025 adalah sebagai berikut :


  1. Ketua          : Santosa
  2. Wk. Ketua  : Dulwakhid
  3. Sekretaris   : Uniek Prasetyowati
  4. Anggota     : Ribejo
  5. Anggota     : Sofwan
  6. Anggota     : Susilowatiningsih.
Setelah terpilih keanggotaan BPD tersebut maka akan dilaporkan ke Kabupaten untuk selanjutnya akan dilantik secara resmi oleh Bupati Pekalongan.

Minggu, 03 Maret 2019

Sosialisasi KPPS

       


        Minggu, 3 Maret 2019 bertempat di Balai Desa Kedungjaran Panitia Pemungutan Suara Desa Kedungjaran melakukan rapat pleno terbuka penyusunan dan rekapitulasi Daftar Pemilih Tambahan (DPTb) tingkat desa dalam Pemilihan Umum Tahun 2019 dan sosialisasi KPPS.


        Laporan rekap perkembangan daftar pemilih PPS per hari ini :
DPTHP : 1924 orang
DPTb masuk yang mengurus di daerah asal : 2 orang
DPTb masuk yang mengurus di daerah tujuan : 0 orang
DPTb keluar yang mengurus di daerah asal : 4 orang
DPTb keluar yang mengurus di daerah tujuan : 5 orang
Total jumlah pemilih : 1917 orang

Rabu, 30 Januari 2019

Program Keluarga Harapan

Program Keluarga Harapan yang selanjutnya disebut PKH adalah program pemberian bantuan sosial bersyarat kepada Keluarga Penerima Manfaat (KPM) yang ditetapkan sebagai keluarga penerima manfaat PKH. Sebagai upaya percepatan penanggulangan kemiskinan, sejak tahun 2007 Pemerintah Indonesia telah melaksanakan PKH. Program Perlindungan Sosial yang juga dikenal di dunia internasional dengan istilah Conditional Cash Transfers (CCT) ini terbukti cukup berhasil dalam menanggulangi kemiskinan yang dihadapi negara-negara tersebut, terutama masalah kemiskinan kronis.

Sebagai sebuah program bantuan sosial bersyarat, PKH membuka akses keluarga miskin terutama ibu hamil dan anak untuk memanfaatkan berbagai fasilitas layanan kesehatan (faskes) dan fasilitas layanan pendidikan (fasdik) yang tersedia di sekitar mereka. Manfaat PKH juga mulai didorong untuk mencakup penyandang disabilitas dan lanjut usia dengan mempertahankan taraf kesejahteraan sosialnya sesuai dengan amanat konstitusi dan Nawacita Presiden RI.

Melalui PKH, KPM didorong untuk memiliki akses dan memanfaatkan pelayanan sosial dasar kesehatan, pendidikan, pangan dan gizi, perawatan, dan pendampingan, termasuk akses terhadap berbagai program perlindungan sosial lainnya yang merupakan program komplementer secara berkelanjutan. PKH diarahkan untuk menjadi tulang punggung penanggulangan kemiskinan yang mensinergikan berbagai program perlindungan dan pemberdayaan sosial nasional.

Program yang sangat luar biasa ini, sayangnya terciderai dengan data awal pada Basis Data Terpadu  ( BDT ) yang ternyata sangat jauh dari sempurna. Banyak terjadi protes-protes di masyarakat karena nyata penerima kadang lebih mampu dari yang tak menerima.  Berbagai upaya dilakukan untuk memperbaiki data dari pihak desa. Karena riil warga miskin masih banyak yang belum masuk di Basis Data Terpadu kementrian sosial.

Hampir semua Kepala Desa saat ini dibuat kalang kabut oleh program ini. Setiap saat dan kesempatan banyak warga protes mengapa dirinya yang jauh lebih miskin tak mendapatkan bantuan. Ditambah rule model pendampingan Petugas Pendamping PKH yang terlalu Letterbook dalam menerapkan kebijakan tanpa melihat Kondisi Riil di desa, juga sering tak melibatkan Pemerintah Desa dalam setiap kegiatan PKH.

Perlu diketahui bersama, Program PKH bertujuan sangat luas. Tak hanya mengentaskan kesejahteraan penerima program dengan memberi stimulan pendanaan untuk kecukupan pemenuhan Biaya Pendidikan, Kesehatan serta Makanan Tambahan saja. Namun bertujuan merubah Perilaku Diri dan Sosial Penerima Program guna meningkatkan Kemampuan Diri untuk menyelesaikan permasalahan yang disandangnya.

Setelah Permasalahan dasar biaya Pendidikan, Kesehatan, Pemenuhan Kebutuhan Gizi secara marathon dibina. Kepekaan Sosial terhadap Masyarakat dan Lingkungan sekitar juga harusnya turut diberdayakan. Tanggungjawab besar pada Pendamping PKH yang selama ini mendampingi KPM PKH di setiap desa.

Selama ini Pendamping PKH hanya bersifat penelusuran data calon penerima dan menyalurkan bantuan. Seluruh kegiatan dilakukan secara tertutup inklusif. Padahal bila mau melakukan koordinasi dengan pihak pihak terkait untuk mengkoneksikan dengan program program yang ada di desa akan sangat luar biasa.

Ingat !. Penerima bantuan apapun, akan patuh kepada pemberi Program. Cenderung abai dan Antipati kepada pihak lain. Bila saja Pendamping PKH mau mengarahkan PKM PKH untuk mengikuti kegiatan kegiatan pembinaan dan pemberdayaan masyarakat di desa, mereka para penerima manfaat akan mematuhinya. 

Bila bisa bersinergi dengan desa. Peluang peningkatan kapasitas penerima PKH bisa lebih ditingkatkan. Dengan menggali MINAT DAN BAKAT dari peserta PKH. Bisa melalui Pelatihan Pelatihan yang diambilkan dari Pemberdayaan dan Pembinaan Masyarakat dengan pendanaan dari Dana Desa.

Harapannya PKH bisa lebih maksimal. Bisa bersinergi dengan desa, bisa menjadi Mitra TP PKK . Disuluh tentang kebersihan lingkungan, disuluh tentang kepekaan sosial, disuluh tentang kemandirian ekonomi dll.

Banyak program Pemerintah yang bisa disandingkan dengan pola pembinaan terintegrasi semisal :
1. Laki laki pada Keluarga Penerima PKH tidak boleh merokok.
2. Ibu Hamil di Penerima PKH harus periksa rutin ke Tenaga Kesehatan.
3. Bayi baru Lahir di Keluarga Penerima PKH harus ASI EKSKLUSIF.
4. Lingkungan Rumah Penerima PKH harus bersih dan sehat.
5. Wajib Periksa JENTIK MANDIRI pada Rumah penerima PKH.
6. Wanita penerima PKH harus aktif di PKK
7. Dan banyak lainnya.

Selama ini pembinaan yang dilakukan bersifat tertutup. Selama saya menjadi kepala desa tak pernah diminta utk menyambut atau mengisi. Yang ternyata mungkin dilatar belakangi kekwatiran ada pengaruh negatif dari desa kepada kebijakan PKH di desa.

Padahal banyak yang bisa disinergikan di PKH dengan KENYATAAN BAWAH SADAR, bahwa seseorang akan lebih patuh pada Pemberi bantuan. Penerima PKH akan patuh pada Pemberi dalam hal ini Pendamping PKH.

Realita di desa Pendamping PKH belum meyentuh ini. Sehingga bantuan PKH tak lebih hanya TAMBAHAN UANG BELANJA dari Pemerintah utk kebutuhan sehari-hari. Pemenuhan kebutuhan bayi, seperti Pampers, Susu Formula dan Kosmetik si Ibu dan kebutuhan konsumtif lainnya. Bahkan didapati dana bantuan PKH habis untuk pembelian kendaraan bermotor yang bukan untuk kegiatan produktif.

Bila Pendampingan Kemandirian Terintegrasi ini bisa dilaksanakan. Bukan mustahil akan lahir disetiap Desa Kader Kader lulusan PKH yang tidak saja Lulus Kesejahteraan namun Lulus untuk menjadi Pemicu/kader Perubahan di Lingkungan desanya Masing masing.

Rabu, 02 Januari 2019

APBDes 2019

Tahun 2019 telah tiba, Pemerintahan Desa di seluruh pelosok Indonesia mulai berbenah menyiapkan diri. Baik dalam rangka meningkatkan pelayanan kepada Masyarakat maupun persiapan pelaksanaan Pembangunan di tahun 2019 ini. Tentu sebagai pedoman dasar harus ada sebuah peraturan desa yang menjadi acuan pelaksanaan Pembangunan tersebut.

Pada tahun 2019 ini, ada yang tak seperti biasa di Desa Kedungjaran. Bila biasanya proses perencanaan Pembangunan dilakukan melalui proses panjang. Dimulai dari Musyawarah RT penjaringan Usulan, dilanjutkan Musyawarah Dusun Penentuan Prioritas usulan Dusun dan Puncaknya Musyawarah Desa penyusunan RKPDes. Maka ada penyederhanaan proses yang terjadi.

Menurut Bapak Saridjo Kepala Desa Kedungjaran, hal ini disebabkan bahwa tahun 2019 adalah tahun terakhir ia menjabat. Maka pembangunan lebih diupayakan untuk penyelesaian usulan usulan masyarakat yang belum terealisasi.

Tetap dengan melakukan Musyawarah melibatkan masyarakat, namun musyawarah lebih kepada mencermati Dokumen RPJMDes dengan menentukan prioritas usulan yang akan dikerjakan di tahun 2019.

Setelah dilakukan pencermatan dan penyesuaian dengan sumber anggaran yang tersedia maka tersusunlah APBDes 2019. Mari awasi pelaksanaannya bersama sama.

Bahwa masih banyak usulan yang belum terealisasi, terutama usulan pemberdayaan dan Pembinaan Masyarakat. Serta belum selesainya Pembangunan Lapangan Futsal 100 % serta Rehabilitasi Lapangan Sepakbola. Harapannya agar Kepala Desa terpilih di tahun 2019 - 2024 bisa meneruskannya.