REKAM DATA e-ktp DI BALAI PERTEMUAN DESA KEDUNGJARAN / GEDUNG BUMDes PADA SENIN 20 NOVEMBER 2017

Launching Desa Sadar Jaminan Sosial Ketenagakerjaan

Dalam upaya melindungi warga Desa Kedungjaran dari resiko kesehatan, kecelakaan kerja dan Kematian. Desa Kedungjaran menggalakkan kesadaran warga untuk ikut dalam program Jaminan Sosial BPJS Ketenagakerjaan.

Pelantikan Sekretaris Desa

Laelatun Nadifa dilantik dan diambil sumpahnya oleh Kepala Desa Kedungjaran Saridjo untuk menjalankan tugas menjadi Sekretaris Desa di Kedungjaran

Dana Desa Untuk Pemberdayaan Masyarakat

Desa Kedungjaran adalah salah satu desa yang paling menonjol dalam pemanfaatan Dana Desa guna memberdayakan Masyarakat dalam rangka mengurangi angka kemiskinan masyarakat desa.

Penyerahan Sertifikat Prona

Penyerahan Sertifikat Prona untuk warga Kabupaten Pekalongan dilakukan serentak di Pendopo Rumah Dinas Bupati Pekalongan

Perpustakaan Terbaik IT

Kepala Desa Kedungjaran menyampaikan Masukan dihadapan penggiat Literasi Indonesia yang tergabung di Perpuseru untuk mengkuti tahapan Pengusulan di Musyawarah Desa guna memasukkan Perpustakaan yang bisa didanai dari Dana Desa.

Kerja Bakti Drainase Lingkungan

Dalam upaya menghadapi musim penghujan 2018/2019, guna meminimalisir genangan air di linkungan warga dilakukan kerja bakti secara serentak di desa kedungjaran.

Launching Desa Sadar Jaminan Sosial Ketenagakerjaan

Dalam upaya melindungi warga Desa Kedungjaran dari resiko kesehatan, kecelakaan kerja dan Kematian. Desa Kedungjaran menggalakkan kesadaran warga untuk ikut dalam program Jaminan Sosial BPJS Ketenagakerjaan.

Kamis, 14 Mei 2015

Pencairan ADD tahap ke-1


Alhamdulillah, setelah melalui berbagai tahap ketidakpastian, dari segala peraturan yang belum menentu serta penyusunan RKPD yang memakan waktu karena Juklak - Juknis yang berubah-rubah Dana ADD tahap ke 1 tahun anggaran 2015 kabuppaten pekalongan dicairkan.

Untuk kecamatan Sragi secara serentak 16 desa melakukan pencairan di Aula kecamatan sragi pada hari selasa, 12 Mei 2015. Walau agak terganggu dengan adanya kebijakan bahwa untuk Kepala Desa PNS tak diperbolehkan mendapat SILTAP. Akan tetapi untuk sementara bisa disikapi dengan baik hingga pencairan bisa dilaksanakan dengan tertib.

Adapun dana yang dicairkan untuk masing-masing desa rata-rata sebesar Rp.126 juta. Diserahterimakan oleh BPD jateng kepada kepala desa dan bendahara desa masing-masing desa.

Rabu, 13 Mei 2015

Rembug Tani Desa Kedungjaran


Pada Hari Rabu 13 Mei 2015 pukul 19.30 wib bertempat di Aula Balai Desa Kedungjaran berlangsung acara rutin Musyawarah Tani Desa Kedungjaran. Dihadiri oleh segenap Petani baik pemilik sawah langsung ataupun Petani penggarap, Unsur Pemerintah dan Lembaga Desa serta Koordinator Balai Penyuluh Kecamatan Sragi Bapak Sri Umbarto.

Dalam sambutan malam itu, Bapak Sri Umbarto menjabarkan bantuan-bantuan Pemerintah dalam bidang pertanian dan ketahanan pangan yang harus disikapi oleh petani dengan bijak melalui perawatan, pengembangan dan pertanggungjawaban yang baik agar segala bantuan bisa bermanfaat lebih serta bisa memacu peningkatan kesejahteraan petani.

Bahwa pada tahun 2015 petani desa Kedungjaran mendapat berbagai bantuan dari Pemerintah baik yang bersifat program peningkatan mutu berupa Optimasi lahan dan KRPL juga sarana prasarana berupa JIDES serta JUT. Program penanggulangan hama tikus juga mendapat perhatian berupa bantuan Viber yang rencananya akan dikembangkan dengan swadaya guna mencukupi kebutuhan viber agar bisa mengitari seluruh areal Persawahan Desa Kedungjaran.


Pada malam itu juga dibentuk Koperasi Tani Kedungrejo serta Lumbung Pangan Kedungrejo. Kedua lembaga ini ditujukan untuk mewadahi kegiatan pertanian di desa Kedungjaran agar lebih tertib dan bisa berkembang. Antusiasme nampak pada pembentukan lembaga tersebut dari kesanggupan petani untuk memberikan simpanan pokok untuk petani sejumlah Rp.100.000 persaham dan 1 kwintal padi peranggota di lumbung Pangan.

Semoga semangat tersebut menjadi awal kebangkitan petani di desa Kedungjaran yang selama ini tertinggal. Adapun pertemuan tersebut juga disiarkan oleh KDJ FM 107,8 yang merupakan Radio Komunitas warga desa Kedungjaran.

Selasa, 12 Mei 2015

Petani melek IT

Selama ini petani identik dengan keterbelakangan, kotor dan tak berwawasan maju. Karena memang mereka senantiasa bergelut dengan lumpur sawah, cangkul dan tanaman. Wawasan mereka biasanya tak akan jauh dari sekedar cara tanam dan hama serta segala cerita tentang persawahan. Sepulang dari sawah kebanyakan dari mereka menghabiskan waktu dengan keluarga atau berkumpul di warung kopi

Namun beda dengan petani di Kedungjaran, semenjak Kepala Desa Kedungjaran mencanangkan Pelayanan IT dikepemimpinannya. Warga khususnya para Petani kini tak lagi hanya mendengarkan siaran komersial di radio ketika mereka mengisi waktu luang di warung kopi. Namun siaran berisi tentang Informasi pertanian juga disiarkan di radio desa. Selain informasi Pembangunan, berita lain masalah pertanian dan lingkungan menjadi porsi utama siaran.

Informasi pertanian dari cara pola tanam hingga penanganan hama penyakit tanaman juga sekarang sangat mudah dicari. Cukup datang ke Hotspot wiffi yang ada dengan HP atau Gadget yang dipunya petani dapat mencari Informasi yang dibutuhkan. Komputer umum juga ada untuk warga dan petani yang tak mmiliki gadget sendiri.

Informasi juga secara rutin diberikan melalui FB Desa dan SMS bila ada berita tentang penyuluhan atau kejadian serangan hama hingga petani bisa cepat mengantisipasinya.

Kemudahan yang luar biasa bila kita mau memanfaatkan IT untuk apapun pekerjaan kita termasuk pertanian. Informasi tentang harga obat-obatan, pupuk dan pemanfaatan secara baik serta harga produksi dapat dicari dengan mudah. Dan tentunya ini dapat meningkatkan kesejahteraan petani pada umumnya.

Sabtu, 09 Mei 2015

Desa tanpa Dana Desa

Beberapa hari ini adalah hari yang sesungguhnya bagitu dinanti-nanti oleh pelaku pembangunan di desa. Bagaimana tidak, sesuai amanat UU Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa bulan April adalah waktu pencairan Dana Desa Tahap pertama. Namun ternyata, hingga pertengahan mei dana desa tak kunjung dicairkan.

Ada kegamangan yang luar biasa dari Pemerintah Pusat mensikapi pemberlakuan Dana Desa ini. Dari mulai ketidakpastian Peraturan pelaksanaan hingga Pengampu kebijakan Desa yang tumpang tindih antara Kementrian Dalam Negeri di bawah komando Cahyo Kumolo dan Kementrian Desa, Transmigrasi dan daerah tertinggal.

Keadaan tersebut diperparah dengan ketidaksamaan sikap dan cara pandang para pengambil kebijakan terhadap permasalahan mendasar yang ada di desa. Mulai dari ketidaktahuan mengenai tanah bengkok yang ternyata terdiri dari berbagai istilah dan peruntukannya yang berakibat antar Departemen mengeluarkan Surat Edaran yang saling bertentangan. Pelaku Desa semakin kebingungan, dan dana desapun tak kunjung tiba.

Sesungguhnya, kebijakan dana desa adalah hal mudah. Tergantung adakah Keberanian dan Kerelaan untuk melepaskan Kue nan lezat ini langsung ke desa. Karena sudah menjadi rahasia umum betapa selama ini Pembangunan adalah kue yang menjadi rebutan dan ladang perolehan tidak saja oleh eksekutif namun dari kalangan Legislatif melalui Dana Aspirasinya. Padahal nilai pencapaian program tanpa penyimpangannya teramat pantas untuk ditanyakan ( tengok kasus Dirjend ESDM ).

Banyak kalangan yang selama ini menikmati kue ini, begitu kwatirnya hingga seperti satu komando mendengungkan ketidaksiapan Para Pelaku Dana Desa terutama Kepala Desa akan ramai-ramai masuk bui. Padahal dengan pelatihan yang cukup, aturan yang pasti dan pengawasan yang tegas dan transparan maka 100 % Desa dan pelakunya siap melaksanakan dana desa.

Kian miris ketika dana desa yang digadang-gadang 1,4 atau secara resmi adalah 10 % dana transfer ke daerah dari APBN hingga detik terakhir tak ada keberanian untuk mencukupi dananya. Dengan alasan terbatasnya dana, namun dengan gamblang pada waktu bersamaan banyak dana dianggarkan untuk program yang lain hingga kenaikan gaji pns dan gaji ke-13.

Setali tiga uang dengan Pemerintah pusat, rata-rata Pemerintah Daerahpun tak punya keberanian untuk mengalokasikan Anggaran Dana Desa ( ADD ) untuk desanya secara maksimal. Selama ini mereka bermain aman dikisaran minimal 10 % dari Dana Perimbangan dikurangi DAK sesuai amanat Undang-undang. Padahal bila ada keberanian dari Legislatif dan Eksekutif bisa saja tiap Desa menerima Dana ADD hingga 1 milyar perdesa.

Sebagai contoh, untuk Kabupaten Pekalongan dengan APBD hingga 1,6 trilyun dan dana perimbangan mencapai 900 milyar. Kabupaten Pekalongan hanya berani mengulirkan dana ADD sebesar 89 milyar untuk 272 desa, dengan tetap mengalokasikan sebagian besar Dana Pembangunan pada Dinas-dinas yang mereka miliki. Padahal bila berani, hanya 272 milyar maka permasalahan pembangunan di desa akan terselesaikan dari sarana prasarana dasar hingga pelayanan pendidikan, kesehatan dan sosial kemasyarakatan.

Pilkada sudah dekat, kita tunggu siapakah Calon yang berani membawa masalah ini menjadi program kerjanya maka ia benar-benar Pionir Pembangunan.

Rabu, 06 Mei 2015

Stroke.......... tak harus tua dan gemuk.

Akhir-akhir ini berdasar catatan Pemerintah Desa Kedungjaran ada beberapa Penyakit yang menyerang warga desa. Dari beberapa kejadian dan warga yang menggunakan fasilitas antar gratis dari Pemerintah Desa ada beberapa jenis penyakit yang diderita warga. Dari mulai Muntaber, Batuk dan penyakit lainnya.

Hanya saja tercatat dua jenis penyakit yang mendominasi pasien dan menjadi keheranan umum karena biasanya diderita oleh warga usia tua.

Akhir-akhir ini kurang lebih 3 tahunan ada fenomena serangan penyakit saraf berupa stroke dari ringan hingga berat yang menyerang warga usia muda. Banyak yang tanpa gejala awal tiba-tiba terjadi serangan yang berakibat cacat ringan bahkan hingga kematian. Tercatat ada 2 kematian karena saraf dan stroke serta 5 serangan stroke ringan yang berakibat cacat fisik dari skala ringan hingga sedang. Dari semua pasien tercatat rata-rata dibawah 40 tahun bahkan terakhir tercatat berumur dibawah 30 tahun.

Penyakit ke-2 yang banyak menyerang golongan muda adalah Penyakit Gula. Ada sekitar 4 kejadian serangan penyakit gula terhadap warga. Dari yang tak berakibat cacat fisik hingga yang cacat fisik ringan karena luka pada anggota badan.

Dari konsultasi dengan Dokter yang merawat, memang terjadi peralihan semakin mudanya usia pasien atas penyakit-penyakit tersebut karena faktor Pola Hidup yang kurang sehat seperti banyak asupan makanan tak berimbang disertai keterbatasan olahfisik atau olahraga sehingga terjadi penumpukan gula dan gangguan pembuluh darah dan syaraf.

Maka solusi terbaik adalah mulai dari awal menjalankan Pola Hidup sehat dengan mengkonsumsi makanan sehat dan melakukan Olahraga cukup serta Istirahat yang berimbang.

Kunjungan Komisi B membahas ADD


Senin, 4 Mei 2015 rombongan Komisi B DPRD Kabupaten Pekalongan melakukan Rapat Koordinasi dengan Kepala Desa sekecamatan Sragi. Rakor yang diikuti segenap anggota Komisi B, Seluruh Kepala Desa di Kecamatan sragi serta Unsur pimpinan Kecamatan sragi yaitu Camat Sragi Bapak Edi Sutanto, S.IP didampingi Sekcam Bapak Marwoto.

Rombongan komisi B yang dipimpin oleh Bapak Saiful Bahri didampingi segenap anggota bermaksud ingin mengetahui kondisi dilapangan dengan mulai dikucurkannya dana ADD tahun 2015 tahap pertama. Dari Rakor tersebut munculah berbagai permasalahan yang sudah 1 tahun ini mengganjal di baik Pemerintah kecamatan dan Pemerntah Desa.

Pemerintah Kecamatan yang selama ini menjadi penyambung dan pelaksana perintah tugas dari kabupaten sering dalam menjalankan tugas-tugas yang berkaitan dengan acara-acara kenegaraan seperti 17-an dimana butuh pengerahan masa tak disertai dana yang cukup untuk pelaksanaan tugas tersebut. Berkaitan dengan pembuatan APBDes dan pencairan ADD juga banyak keluhan karena tanggungjawab kecamatan yang besar tak disertai uang pendampingan sama sekali.

Untuk masalah di desa secara beruntun Bapak Nur Bagyo Kepala Desa Kalijambe, Husin Kepala Desa Ketanon Ageng, Bambang Udiyono Kepala Desa Sumub Lor dan saridjo dari kedungjaran menyampaikan keluh kesahnya mengenai ADD yang tak kunjung cair terutama berkaitan dengan siltap yang terpaksa di Rapel hingga 5 bulan. Lebih meruncing lagi masalah Tanah Bengkok dan keberanian Pemkab untuk menaikkan Jumlah anggaran ADD tidak hanya 10 % dari dana Perimbangan APBD namun bisa lebih besar.

Dari berbagai masukan, komisi B berjanji akan membawanya ke rapat di dewan dan berusaha untuk memperjuangkannya.