REKAM DATA e-ktp DI BALAI PERTEMUAN DESA KEDUNGJARAN / GEDUNG BUMDes PADA SENIN 20 NOVEMBER 2017

Launching Desa Sadar Jaminan Sosial Ketenagakerjaan

Dalam upaya melindungi warga Desa Kedungjaran dari resiko kesehatan, kecelakaan kerja dan Kematian. Desa Kedungjaran menggalakkan kesadaran warga untuk ikut dalam program Jaminan Sosial BPJS Ketenagakerjaan.

Pelantikan Sekretaris Desa

Laelatun Nadifa dilantik dan diambil sumpahnya oleh Kepala Desa Kedungjaran Saridjo untuk menjalankan tugas menjadi Sekretaris Desa di Kedungjaran

Dana Desa Untuk Pemberdayaan Masyarakat

Desa Kedungjaran adalah salah satu desa yang paling menonjol dalam pemanfaatan Dana Desa guna memberdayakan Masyarakat dalam rangka mengurangi angka kemiskinan masyarakat desa.

Penyerahan Sertifikat Prona

Penyerahan Sertifikat Prona untuk warga Kabupaten Pekalongan dilakukan serentak di Pendopo Rumah Dinas Bupati Pekalongan

Perpustakaan Terbaik IT

Kepala Desa Kedungjaran menyampaikan Masukan dihadapan penggiat Literasi Indonesia yang tergabung di Perpuseru untuk mengkuti tahapan Pengusulan di Musyawarah Desa guna memasukkan Perpustakaan yang bisa didanai dari Dana Desa.

Kerja Bakti Drainase Lingkungan

Dalam upaya menghadapi musim penghujan 2018/2019, guna meminimalisir genangan air di linkungan warga dilakukan kerja bakti secara serentak di desa kedungjaran.

Launching Desa Sadar Jaminan Sosial Ketenagakerjaan

Dalam upaya melindungi warga Desa Kedungjaran dari resiko kesehatan, kecelakaan kerja dan Kematian. Desa Kedungjaran menggalakkan kesadaran warga untuk ikut dalam program Jaminan Sosial BPJS Ketenagakerjaan.

Minggu, 03 Maret 2019

Sosialisasi KPPS

       


        Minggu, 3 Maret 2019 bertempat di Balai Desa Kedungjaran Panitia Pemungutan Suara Desa Kedungjaran melakukan rapat pleno terbuka penyusunan dan rekapitulasi Daftar Pemilih Tambahan (DPTb) tingkat desa dalam Pemilihan Umum Tahun 2019 dan sosialisasi KPPS.


        Laporan rekap perkembangan daftar pemilih PPS per hari ini :
DPTHP : 1924 orang
DPTb masuk yang mengurus di daerah asal : 2 orang
DPTb masuk yang mengurus di daerah tujuan : 0 orang
DPTb keluar yang mengurus di daerah asal : 4 orang
DPTb keluar yang mengurus di daerah tujuan : 5 orang
Total jumlah pemilih : 1917 orang

Rabu, 30 Januari 2019

Program Keluarga Harapan

Program Keluarga Harapan yang selanjutnya disebut PKH adalah program pemberian bantuan sosial bersyarat kepada Keluarga Penerima Manfaat (KPM) yang ditetapkan sebagai keluarga penerima manfaat PKH. Sebagai upaya percepatan penanggulangan kemiskinan, sejak tahun 2007 Pemerintah Indonesia telah melaksanakan PKH. Program Perlindungan Sosial yang juga dikenal di dunia internasional dengan istilah Conditional Cash Transfers (CCT) ini terbukti cukup berhasil dalam menanggulangi kemiskinan yang dihadapi negara-negara tersebut, terutama masalah kemiskinan kronis.

Sebagai sebuah program bantuan sosial bersyarat, PKH membuka akses keluarga miskin terutama ibu hamil dan anak untuk memanfaatkan berbagai fasilitas layanan kesehatan (faskes) dan fasilitas layanan pendidikan (fasdik) yang tersedia di sekitar mereka. Manfaat PKH juga mulai didorong untuk mencakup penyandang disabilitas dan lanjut usia dengan mempertahankan taraf kesejahteraan sosialnya sesuai dengan amanat konstitusi dan Nawacita Presiden RI.

Melalui PKH, KPM didorong untuk memiliki akses dan memanfaatkan pelayanan sosial dasar kesehatan, pendidikan, pangan dan gizi, perawatan, dan pendampingan, termasuk akses terhadap berbagai program perlindungan sosial lainnya yang merupakan program komplementer secara berkelanjutan. PKH diarahkan untuk menjadi tulang punggung penanggulangan kemiskinan yang mensinergikan berbagai program perlindungan dan pemberdayaan sosial nasional.

Program yang sangat luar biasa ini, sayangnya terciderai dengan data awal pada Basis Data Terpadu  ( BDT ) yang ternyata sangat jauh dari sempurna. Banyak terjadi protes-protes di masyarakat karena nyata penerima kadang lebih mampu dari yang tak menerima.  Berbagai upaya dilakukan untuk memperbaiki data dari pihak desa. Karena riil warga miskin masih banyak yang belum masuk di Basis Data Terpadu kementrian sosial.

Hampir semua Kepala Desa saat ini dibuat kalang kabut oleh program ini. Setiap saat dan kesempatan banyak warga protes mengapa dirinya yang jauh lebih miskin tak mendapatkan bantuan. Ditambah rule model pendampingan Petugas Pendamping PKH yang terlalu Letterbook dalam menerapkan kebijakan tanpa melihat Kondisi Riil di desa, juga sering tak melibatkan Pemerintah Desa dalam setiap kegiatan PKH.

Perlu diketahui bersama, Program PKH bertujuan sangat luas. Tak hanya mengentaskan kesejahteraan penerima program dengan memberi stimulan pendanaan untuk kecukupan pemenuhan Biaya Pendidikan, Kesehatan serta Makanan Tambahan saja. Namun bertujuan merubah Perilaku Diri dan Sosial Penerima Program guna meningkatkan Kemampuan Diri untuk menyelesaikan permasalahan yang disandangnya.

Setelah Permasalahan dasar biaya Pendidikan, Kesehatan, Pemenuhan Kebutuhan Gizi secara marathon dibina. Kepekaan Sosial terhadap Masyarakat dan Lingkungan sekitar juga harusnya turut diberdayakan. Tanggungjawab besar pada Pendamping PKH yang selama ini mendampingi KPM PKH di setiap desa.

Selama ini Pendamping PKH hanya bersifat penelusuran data calon penerima dan menyalurkan bantuan. Seluruh kegiatan dilakukan secara tertutup inklusif. Padahal bila mau melakukan koordinasi dengan pihak pihak terkait untuk mengkoneksikan dengan program program yang ada di desa akan sangat luar biasa.

Ingat !. Penerima bantuan apapun, akan patuh kepada pemberi Program. Cenderung abai dan Antipati kepada pihak lain. Bila saja Pendamping PKH mau mengarahkan PKM PKH untuk mengikuti kegiatan kegiatan pembinaan dan pemberdayaan masyarakat di desa, mereka para penerima manfaat akan mematuhinya. 

Bila bisa bersinergi dengan desa. Peluang peningkatan kapasitas penerima PKH bisa lebih ditingkatkan. Dengan menggali MINAT DAN BAKAT dari peserta PKH. Bisa melalui Pelatihan Pelatihan yang diambilkan dari Pemberdayaan dan Pembinaan Masyarakat dengan pendanaan dari Dana Desa.

Harapannya PKH bisa lebih maksimal. Bisa bersinergi dengan desa, bisa menjadi Mitra TP PKK . Disuluh tentang kebersihan lingkungan, disuluh tentang kepekaan sosial, disuluh tentang kemandirian ekonomi dll.

Banyak program Pemerintah yang bisa disandingkan dengan pola pembinaan terintegrasi semisal :
1. Laki laki pada Keluarga Penerima PKH tidak boleh merokok.
2. Ibu Hamil di Penerima PKH harus periksa rutin ke Tenaga Kesehatan.
3. Bayi baru Lahir di Keluarga Penerima PKH harus ASI EKSKLUSIF.
4. Lingkungan Rumah Penerima PKH harus bersih dan sehat.
5. Wajib Periksa JENTIK MANDIRI pada Rumah penerima PKH.
6. Wanita penerima PKH harus aktif di PKK
7. Dan banyak lainnya.

Selama ini pembinaan yang dilakukan bersifat tertutup. Selama saya menjadi kepala desa tak pernah diminta utk menyambut atau mengisi. Yang ternyata mungkin dilatar belakangi kekwatiran ada pengaruh negatif dari desa kepada kebijakan PKH di desa.

Padahal banyak yang bisa disinergikan di PKH dengan KENYATAAN BAWAH SADAR, bahwa seseorang akan lebih patuh pada Pemberi bantuan. Penerima PKH akan patuh pada Pemberi dalam hal ini Pendamping PKH.

Realita di desa Pendamping PKH belum meyentuh ini. Sehingga bantuan PKH tak lebih hanya TAMBAHAN UANG BELANJA dari Pemerintah utk kebutuhan sehari-hari. Pemenuhan kebutuhan bayi, seperti Pampers, Susu Formula dan Kosmetik si Ibu dan kebutuhan konsumtif lainnya. Bahkan didapati dana bantuan PKH habis untuk pembelian kendaraan bermotor yang bukan untuk kegiatan produktif.

Bila Pendampingan Kemandirian Terintegrasi ini bisa dilaksanakan. Bukan mustahil akan lahir disetiap Desa Kader Kader lulusan PKH yang tidak saja Lulus Kesejahteraan namun Lulus untuk menjadi Pemicu/kader Perubahan di Lingkungan desanya Masing masing.

Sabtu, 15 Desember 2018

Rehab Rumah Tak Layak Huni



Salah satu tujuan pembangunan adalah mengentaskan kemiskinan. Merubah kondisi warga yang miskin menjadi sejahtera. Tercukupi kebutuhan dasar hidupnya. Baik dari kebutuhan Pangan, Sandang, Papan serta kebutuhan dasar lainnya berupa kesehatan, pendidikan dan kebututuhan sosial lainnya.


Atas tanggungjawab tersebut, pemerintah desa kedungjaran telah melakukan berbagai program. Baik peningkatan ekonomi, layanan kesehatan, edukasi dan pendampingan pendidikan. Di tahun 2018, sebagai upaya pemenuhan kebutuhan papan berupa tempat tinggal yang layak huni. Pemerintah melakukan rehab terhadap Rumah Tidak Layak Huni terhadap 5 rumah warga. Bersumber dari Dana ADD Kabupaten pekalongan sebesar Rp.20.000.000 dan Bantuan Gubernur sebesar Rp.30.000.000.-

Masing masing warga memperoleh dana stimulan sebesar Rp.10.000.000,- Sebuah angka yang minim ditengah harga harga bahan bangunan yang melambung tinggi. Maka dilakukan penyiapan dari jauh hari. Pada awal tahun dilakukan sosialisasi secara terpadu. Terhadap penerima diwajibkan menabung untuk keperluan dana lainnya, kepada masyarakat sekitar penerima dihimbau agar mau saling bantu pada saat pelaksanaan.

Sebelum
Sesudah
Alhamdulillah, dari kelima warga tak mengalami kendala berarti. Pelaksanaan bisa berjalan dengan baik. Yang lebih membanggakan gotong royong masyarakat sekitar masih tetap ada. Dengan pola 'sambatan' baik membantu tenaga maupun bantuan uang dengan pola gantian atau ' sumbangan bergilir '

Diharapkan setelah 5 rumah ini tak ada lagi RTLH yang ada di kedungjaran. Penuturan Bapak Kepala Desa Kedungjaran Bapak Saridjo, tahun 2019 kita fokus ke Jamban Sehat. Kalaupun ada rumah yang perlu dibantu sifatnya hanya peningkatan kwalitas lantai. Tahun 2019 ODF untuk seluruh Desa dan Zero untuk RTLH.

Jumat, 14 Desember 2018

Sosialisasi Jamban Sehat


Jumat 14 Desember 2018 pukul 16.00 WIB Pemerintah Desa Kedungjaran melakukan sosialisasi bantuan Jamban Sehat. Sebanyak 28 kepala keluarga atau yang mewakili hadir dalam acara tersebut. Sementara dari Pemerintah Desa hadir Kepala Desa di dampingi perangkat desa terkait dan kepala dusun yang ada di desa kedungjaran.


Dalam arahan kepala desa, Pak Saridjo menyampaikan adalah tugas pemerintah menuntaskan permasalahan kesehatan. Dari kesehatan terkait gangguan penyakit, pola makan sehat serta pola hidup sehat terkait ketika buang hajat.

Kedungjaran sampai saat ini masih ada 28 rumah dari sekitar 500-an rumah yang belum berjamban. Hal ini menjadi pekerjaan rumah yang sesuai rencana harus terselesaikan pada tahun 2019.


Maka setelah dilakukan survey kelayakan, diputuskan akan dilakukan bantuan stimulan jamban sehat. Setiap rumah diberikan dana stimulan sebesar Rp.1.000.000,- yang bersumber dari Dana Desa tahun 2019. Bantuan tersebut rencananya akan diberikan dalam bentuk material pembuatan jamban. Sementara biaya tukang akan ditanggung swadaya oleh penerima. Adapun bagi Rumah Tangga Miskin akan dilakukan dengan pola gotong royong.

Sosialisasi dilakukan jauh hari, dengan tujuan agar penerima bantuan dapat mempersiapkan dana tukang. Maklum, hampir rata-rata penerima berasal dari rumah tangga miskin. Diberi waktu 3 bulan kepada penerima untuk menabung hingga cukup untuk biaya tukang.

Dalam kesempatan tersebut juga disampaikan mengenai persiapan Pilkades anti Money politik dan hal lain terkait pemerintahan desa kedungjaran. Juga terkait pajak 2014 - 2015 yang akan dilakukan pemutihan.

Kamis, 13 Desember 2018

Pelatihan SID Kabupaten Pekalongan

Kamis, 13 Desember 2018 pukul 09.00 WIB berlangsung pelatihan Sistem Informasi Desa ( SID ). Sebuah platform kebijakan dalam mendukung transparansi kebijakan di desa. Dimana program ini akan membuat desa selangkah lebih maju dalam mensosialisasikan kegiatan di desanya. Baik perencanaan, pelaksanaan dan pengspj-an kegiatan itu sendiri. Juga terkait transparansi dan keterbukaan Pemerintah Desa terhadap data-data Desa seperti Laporan Keuangan, Kependudukan, Profil Desa dan lain-lain.



Kalau dulu melalui papan pengumuman atau pamflet. Dengan SID desa wajib membuat website yang terkoneksi dengan media sosial lainnya seperti Facebook, Twitter, WA dan Instagram. Tepatnya media sosial kekinian dengan tujuan lebih luas menjangkau warga.

Kegiatan Pelatihan bertempat di aula BKD & Diklat Kabupaten Pekalongan di kajen. Adapun peserta untuk hari ini adalah perwakilan desa dari tiga Kecamatan yaitu Kecamatan Sragi, Bojong dan Kesesi. Perwakilan desa diharapkan akan menjadi admin atau penanggungjawab penerapan SID atau Sistem Informasi Desa di desa masing-masing.

Pelatihan SID hari ini merupakan bagian Kegiatan yang diikuti oleh seluruh Desa di Kabupaten Pekalongan. Adapun pelaksanaannya dibagi menjadi pertiga kecamatan dengan lokasi pelatihan yang berbeda-beda. Pelatihan ini dilatih oleh relawan TIK yang ditunjuk dari Dinas PMD P3A PPKB Kabupaten Pekalongan.

Para trainer melatih peserta bagaimana cara membuat website desa, cara memanjamen website desa, membuat sosial media seperti twitter, facebook dan instagram. Domain  untuk website disediakan oleh Pemerintah Provinsi Jawa Tengah  gratis, namun mereka tidak mengharuskan desa menggunakan domain gratis ini. Desa yang memang sudah memiliki website sendiri seperti Desa Kedungjaran masih bisa menggunakan alamat yang sudah digunakan.

Kebetulan jauh sebelum ada pelatihan SID ini Desa Kedungjaran sudah terlebih dahulu memiliki sistem yang hampir sama dan sudah melakukan transparansi data yang di publikasikan melalui sosial media online seperti website, FB, Twitter maupun media konvensional seperti banner dan bahan cetak lainnya. 

Senin, 10 Desember 2018

Nyadran Sawah



Berlangsung 2 hari, Jumat 7 Desember 2018 dan Minggu 9 Desember 2018 nyadran sawah dilakasanakan. Sebuah tradisi turun temurun yang mengedepankan semangat gotong royong pedesaan. Biasanya dilaksanakan menjelang hajat desa seperti bersih desa maupun menjelang masa tanam padi.

Pelaksanaan Nyadran hari itu dalam rangka persiapan musim tanam oktober maret 2018/2019. Agak telat memang, karena musim hujan yang juga terlambat.

Pelaksanaan nyadran dilakukan 2 tahap. Jumat 7 Desember dilaksanakan di blok kedungrejo sisi utara sawah kedungjaran. Seperti biasa, warga lelaki bahu membahu bersih-bersih dan perbaikan saluran air sawah utara. Sementara para ibu sibuk menyiapkan panganan dan makanan untuk para bapak di sawah.


Lalu setelah waktunya, makanan matang dibungkus daun disebut golong. Selanjutnya berduyun kaum ibu dan remaja ke sawah mengantarkan makanan golong tadi. Biasanya Pak Lebe setelah dianggap cukup mendoakan agar hajat desa berjalan lancar tanpa halangan apapun. Setelah di doakan, kaum ibu pulang dengan membawa sebagian makanan dengan tukar menukar golong. Dan kaum bapak selepas gotong royong menikmati golong langsung di pinggiran sawah. Sungguh pemandangan pedesaan yang membuat nyaman.


Pelaksanaan berikutnya di blok siluwih sawah selatan. Kegiatan yang sama juga dilakukan kaum bapak ke sawah dan kaum ibu menyiapkan golong. Kali ini saluran sawah selatan yang dikerjakan.
Semoga masa tanam Oktober Maret 2018/2019 bisa lancar tanpa gangguan hama dan menghasilkan panen yang sukses.

Senin, 12 November 2018

Pilkades Bebas Money Politik

Akhir-akhir ini sering kita saksikan di berbagai media, kepala desa tertangkap oleh Aparat Penegak Hukum. Permasalahannya bermacam-macam. Namun hampir keseluruhannya terkait tindak pidana korupsi dan pungutan liar. Ada juga penyalahgunaan jabatan, sedikit yang dikarenakan kesalahan administrasi.

Dari hasil penelusuran hampir mayoritas dikarenakan permasalahan uang. Secara terang-terangan bisa dikatakan untuk mengembalikan modal. Atau ada yang mengatakan juga mencari modal untuk pencalonan Pilkades yang akan datang. Tentu ada juga yang kesalahan pergaulan, terjerumus pola hidup pejabat yang salah. Terlebih saat ini anggaran yang dikelola luar biasa banyak dengan dana desa.

Apakah begitu besar biaya yang dibutuhkan untuk pilkades ?.
Ternyata memang sangat banyak, mari kita hitung bersama-sama. 

Biasanya, 1 tahun menjelang pilkades mulai muncul kasak kusuk dukung mendukung. Yang mendukung, bila ia dari kalangan berduit sudah mulai mengkampanyekan dukungannya. Dari mulai membayari warga yang makan minum di warung, hingga aktif menyuarakan jagoannya. Terlebih untuk seseorang yang nyata-nyata akan mencalonkan. Biasanya ia akan aktif di tengah masyarakat. Kegiatan sosial keagamaan ia suport maksimal. Membayari makan minum warga di warung juga gencar ia lakukan, baik olehnya sendiri maupun oleh agen-agen juru kampanyenya yang terkenal dengan sebutan pecut.

Bisa dibayangkan, hal itu dilakukan dari 1 tahun sebelum Pilkades. Katakanlah 1 minggu 1 juta saja, dalam 1 bulan 4 juta. Belum sumbangan-sumbangan yang secara otomatis berdatangan memintanya karena alih-alih agar mendapat dukungan. Biasanya ini berlangsung dalam 10 bulanan. Karena 2 bulan terakhir ini merupakan puncaknya.

Pada 2 bulan terakhir inilah, seorang calon kepala desa harus menyiapkan pundi-pundi pendanaan. Penggalangan masa dilakukan. Bahkan ada yang hingga menyewa gedung pertemuan full hiburan dan sajiannya. Paling sederhana di rumah makan tertentu. Biasanya diawali dengan pertemuan tokoh-tokoh. Selanjutnya ketua kelompok hingga warga umum.

Hitung saja perlu pertemuan Tokoh dengan jumlah 50-an, menu makan yang harus istemewa karena mereka tokoh. Belum uang sakunya. Satu kali pertemuan 5 - 10 juta dibutuhkan. Koordinasi seperti ini biasanya 2 - 3 kali. Lalu dilanjut dengan pertemuan Ketua kelompok, 1 orang ketua kelompok biasanya memegang 2-3 rumah. Jumlahnya bisa hampir 100 - 200 orang, tetap dengan layanan istimewa dan uang saku. Dengan menu sederhana 1 orang 30ribuan, uang saku 50ribuan dan rokok perorang tentu bisa dihitung berapa biaya yang dibutuhkan.

Bersamaan dengan itu, dirumah calon kepala desa dilakukan open house, khususnya pada malam hari. Waktunya bisa dalam 10 - 20 harian menjelang waktu hari tenang. Berbagai makanan kecil dihidangkan, rokok bebas berapapun mau. Hingga sering didapati sales rokok yang menawarkan produknya di rumah calon kepala desa. Dalam 1 malam, minimal membutuhkan 10 Pak Rokok dengan isi 20 bungkus. Belum makanan, minuman dan lainnya. Dalam 1 malam minimal 1 - 2 juta dihabiskan.

Siangnya Calon Kepala desa akan keliling rumah warga, memberitahu dirinya mencalonkan diri sekaligus meminta dukungan. Ada yang hanya 1 kali, ada pula yang 2 kali. Diawal mau mendaftarkan diri dan setelah resmi menjadi calon tetap. Contoh desa kecil dengan jumlah rumah 500 rumah, ia harus mengeluarkan uang ganti gula atau untuk jajan anak di setiap rumah dengan besaran 25 - 50 ribu rupiah. Kalau satu kali kunjungan saja bisa menghabiskan 15 - 25 juta rupiah, kalau 2 kali bisa dihitung berapa rupiah yang harus disediakan. Itu hanya dihitung perumah, kalau dalam 1 rumah ada dua lebih kepala keluarga maka biaya yang dikeluarkan akan semakin lebih banyak.

Puncaknya di hari H pemilihan. Melalui Panitia ada istilah uang ganti kerja, besaranya 25 - 50ribu rupiah perpemilih tergantung kesepakatan semua calon. Dengan jumlah Pemilih hadir 1500-an saja, uang yang harus diserahkan ke panitia bisa sejumlah 30 - 75 juta rupiah percalon kepala desa. Itu yang resmi melalui panitia.

Yang melalui Tim Pemenangan beda lagi, justru ini yang paling membutuhkan biaya besar. Disebut sebagai serangan fajar. Angka terakhir di tahun 2013/2014, untuk setiap pemilih, ia datang atau tidak. Karena biasanya diberikan kepada kepala keluarga adalah antara 50 - 100 ribu rupiah. Dengan jumlah hak pilih 2000 orang saja, maka sebesar 150 - 200 juta rupiah harus ia siapkan.

Belum lagi Pemulangan warga yang merantau, panitia yang sigap akan mengatur agar dibiayai bersama. Namun sering masing-masing menyediakan armada bus sesuai laporan tim pemenangan di rantau. Tak kurang 3 - 5 bus disiapkan oleh masing masing calon dengan lengkap akomodasi diperjalanan.

Pagi hari pada hari pemilihan, di rumah calon kepala desa juga ada dapur umum. Pagi hari sehabis subuh makanan pagi dihantarkan ke setiap warga, makan ditempatpun bisa. Lalu mereka mengiring calon ke tempat pemungutan suara. Tentu dengan masing-masing ketua Kelompok masing-masing sebungkus rokok diluar uang serangan fajar dan Uang Ganti Kerja dari panitia.

Sepulangnya pemilihan, sebelum penghitungan di masing-masing rumah calon kepala desa telah disiapkan makanan dan minuman lengkap untuk jumlah tak terkira. Semua siap menang, hingga saatnya nanti pendukung pulang dari Tempat Pemilihan bisa dijamu sepuasnya untuk yang menang. Tempat sikalah biasanya makan mubazir terbuang, karena kesedihan melanda.

Sudah selesaikah ?. Belum kawan.
Setelah dipastikan siapa yang menjadi kepala desa, Kepala desa terpilih harus tetap siap menerima tamu. Bahkan untuk yang ini tamu dari pemerintahan hingga media berdatangan. Sebagai tanda syukur ada pula yang diselipkan dengan jumlah variatif. Dan puncaknya diakhiri dengan tasyakuran, seluruh warga diundang selamatan. Yang royal, ada hiburan dangdut atau lainnya seuai janji sebelumnya.

Maka tak heran ada cerita untuk menjadi Kepala Desa membutuhkan antara 500 - 1,5 milyar. Angka yang fantastis. Tapi bukankah penghasilan kepala Desa juga besar ?. Wajar saja untuk menjadi kepala desa juga butuh biaya besar.

Mari kita hitung. Dengan Penghasilan tetap dibawah 4 juta rupiah sebulan, dalam 1 masa jabatan kepala desa hanya bisa mengumpulkan 4jt X 12 X 6 = Rp.288.000.000,-.  Ditambah Tunjangan berupa sawah bengkok. Rata-rata Kepala Desa mendapat 40 - 60 petak/iring lahan sesuai kekayaan desa yang ada. Untuk 1 petak disewakan bisa laku 800 - 1 juta rupiah untuk 2 kali sewa pertahun. Maka bila ia menerima hak 40 petak bisa dihitung 2 ( sewa ) X 40 ( petak ) X 6 ( tahun ) X 1 juta = Rp.480.000.000,- . Total ia mendapat Rp.700.000.000, - dari sewa lahan dan Penghasilan tetap dari Pemerintah.

Ingat, setelah jadi kepala desa bukan berarti tak ada pengeluaran lagi. Justru Biaya Sosial Kepala Desa semakin wajib dikeluarkan. Untuk setiap hajat warga ia harus hadir dan menyumbang, orang sakit, orang musibah. Singkatnya dari lahir hingga warga meninggal Kepala Desa harus ada dana yang dikeluarkan. Tamu terkait tugas, tamu kemitraan dan lain sebagainya. Yang jumlahnya juga sangat luar biasa.

Maka wajar dengan pola Pilkades seperti itu jarang muncul kepala desa - kepala desa yang berhasil. Dari 75 ribu kepala desa di Indonesia hanya  1 - 2 persen yang bisa mengangkat desanya menjadi lebih baik. Sisanya normatif, karena bila ia semakin aktif butuh biaya tambahan untuk menopang keaktifannya.

Belum lagi rival yang kalah, setiap hari akan berupaya menjatuhkan. Terlebih bila ia  tak bisa bangun dari kekalahannya. Ia akan membabi buta mencari kelemahan kepala desa. Terlebih bila ia masih ingin mencalonkan diri di tahun berikutnya.

Maka sudah menjadi rahasia umum pada Kepala Desa terpilih muncul prinsip balik modal, atau mengumpulkan modal untuk Pilkades yang akan datang.

Dampak negatif yang luar biasa, yang seharusnya menjadi perhatian kita bersama. Bagaimana mewujudkan Pilkades yang bermartabat yang menghasilkan Kepala Desa terpilih tanpa beban. Agar Kepala Desa terpilih bisa fokus bekerja menjalankan amanah rakyat memajukan desa mensejahterakan warganya.

Regulasi harus dibenahi, seluruh lini harus disadarkan. Ada masalah besar pada Bangsa ini yang harus diperbaiki. Percuma bicara besar tentang membangun bangsa bila ujung tombak pembangunan di desa terjerat belitan masalah.

Bisakah ?. Bisa walau berat. Asal ada kemauan bersama pasti bisa. Bila ini berhasil, maka rentetan praktek money politik bisa dihilangkan dari bumi Indonesia. Mulai dari Desa. Kepala Desa yang terpilih bukan dari Money Politik akan mengawal pelaksanaan Pemilihan apapun di desanya dengan anti Money Politik Pula.

Maka tidak mustahil, akan terwujud Pemimpin-pemimpin di semua lini pemerintahan. Dari Kepala Desa, Bupati Walikota, Gurbernur hingga Presiden juga dengan dewannya. Hingga pimpinan OPD hingga Para Menterinya terpilih bukan karena pemberian dan apa yang akan diberikan. Namun semata-mata ia terpilih karena kemampuan dan pilihan rakyatnya.

Indonesia bermartabat dengan pemimpin-pemimpinnya yang jujur, adil dan berwibawa akan terwujud. Indonesia maju adil sejahtera akan tercipta. Negeri Baldatun Toyyibatun Wa Rabun Ghofur akan menjelma.

Sabtu, 10 November 2018

Kerjabakti Lingkungan


Dalam rangka persiapan musim penghujan 2018/2019 yang biasanya intensitas hujan sangat tinggi. Terlebih sesuai perhitungan lima tahunan, pergantian tahun 2018/2019 adalah banjir lima tahunan. Sebagai catatan taun 2013/2014 terjadi banjir besar di kawasan pekalongan, termasuk desa kedungjaran. Banjir tersebut adalah luapan kali sragi yang ada di selatan desa.

Guna antisipasi banjir tersebut. Pemerintah desa kedungjaran mengajak warga untuk melakukan giat kerja bakti. Maka diputuskan pelaksanaan pada hari Jumat 9 November 2018. Hari tersebut diambil karena banyak warga libur kerja sehingga partisipasi warga lebih tinggi.


Fokus kerja bakti pada hari adalah pembersihan saluran drainase lingkungan. Dengan tujuan agar tak ada sumbatan-sumbatan yang bisa mengakibatkan banjir dilingkungan. Kalaupun terjadi banjir, maka genangan akan cepat surut karena air bisa mengalir lancar.

Diarahkan agar setiap kepala dusun dibantu setiap ketua RT mengerahkan warganya masing-masing. Dan syukur alhamdulillah, kegiatan hari itu berjalan sukses. Terlihat banyaknya warga yang turun langsung turut serta. Untuk konsumsi, ini catatan lebih. Warga secara swadaya menyediakan makanan kecil dan minuman ala kadar.

Secara serentak di beberapa titik desa warga bahu membahu membersihkan lingkungan. Sampah yang terkumpul diangkut dengan kendaraan Bank Sampah Kedung Lestari. Masih ada satu dua titik yang belum tersentuh yang akan ditindaklanjuti pada hari minggu saat para PNS dan pegawai lainnya libur.


Sabtu, 03 November 2018

Pelantikan Sekretaris Desa



Setelah melalui proses Penjaringan dan penyaringan ketat. Dari seleksi administrasi hingga ujian penyaringan yang dilakukan melibatkan pihak ketiga LPPM Unikal Pekalongan. Akhirnya dari kelimabelas calon perangkat desa yang ikut mendaftar, yang berhak menjadi perangkat desa adalah Laelatun Nadifa. 

Dengan perolehan nilai akhir 86,70 meninggalkan peringkat kedua Irma Navrati 82,13 dan peringkat tiga Triyanto dengan nilai 80,26. Maka Panitia Seleksi secara bulat menyerahkan hasil ujian ke kepala desa. Selanjutnya Kepala Desa melakukan konsultasi dengan Camat.

Lalu setelah melalui berbagai persiapan, Jumat 2 November 2018 pukul 09.00 WIB didepan masyarakat desa dilakukan pelantikan sekretaris desa. 

Nampak hadir Muspika kecamatan Sragi, Camat Sragi Drs. H. Hasanuddin, Kapolsek Sragi AKP Sumantri dan Danramil Sragi Kapten Inf. Sunarto. BPD, LPMD, TP PKK, Karang Taruna, Tokoh Masyarakat dan Tokoh agama serta keluarga terlantik juga turut diundang.


Putra pasangan almarhum Bapak Jayidi dan Ibu Sunarti. Almarhum Bapak Jayidi sendiri adalah perangkat desa pada tahun 80-an. Sedang Ibu Sunarti adalah relawan pemulasaran jenazah perempuan untuk desa kedungjaran. Laelatun Nadifa sendiri, sebelum menjadi sekretaris desa selulus dari Unikal mengabdikan diri di BUMDes Kedungjaran sejak tahun 2015.

Pelantikan dan pengambilan sumpah dilaksanakan dalam suasana sederhana namun penuh hikmad. Setelah dilakukan pelantikan dan pengambilan sumpah. Kepala Desa Kedungjaran Saridjo menyampaikan betapa beratnya tanggungjawab Sekretaris desa di Kedungjaran. Selain memikul beban administrasi untuk semakin menata tata administrasi supaya lebih baik. Sekretaris desa juga harus bisa menjadi pengatur ritme pemerintahan desa. Ia harus mampu membagi tugas dari kepala desa kepada perangkat desa lain.


Lebih berat lagi, kewajiban piket malam harus juga dilaksanakan walau perempuan sekalipun. Kalau merasa tak sanggup bisa mengundurkan diri sekarang juga pungkasnya. Dijawab tegas oleh Sekretaris desa terlantik bahwa ia akan menjalankan tugas dengan sebaik-baiknya tentu dengan syarat dukungan seluruh perangkat dan masyarakat.

Camat Sragi Drs. H. Hasanuddin menambahkan, Sekretaris desa itu istri kalau diibaratkan Kepala Desa itu suami. Harus bisa mengatur rumah tangga dengan baik, menjaga harmonisasi pemerintahan desa. Jangan overlap mendahului kepala desa, lebih lebih melawan.

Acara pelantikan dan pengambilan sumpah diakhiri dengan doa oleh Rokhaniawan dari KUA Sragi dengan harapan Pelantikan Sekretaris Desa yang dilaksanakan hari itu menjadikan Desa Kedungjaran menjadi lebih baik lagi.

Kamis, 18 Oktober 2018

Tes Perangkat Desa

Bekerjasama dengan LPPM Unikal Pekalongan, tes tertulis, wawancara dan praktek pada Penjaringan dan Penyaringan perangkat desa sekecamatan sragi telah dilaksanakan. Dimulai Kamis 18 Oktober 2018 hingga Jumat 19 Oktober 2018, bertempat di Kampus Unikal Pekalongan.

Walau desa sebenarnya bisa melaksanakan tes secara mandiri, nanum guna menghindari kecurigaan benturan kepentingan di desa. Maka pelaksanaan tahap Tes dipercayakan pada pihak ketiga yaitu LPPM Unikal Pekalongan.

Secara serentak, 14 Desa di kecamatan sragi melaksanakan ujian penyaringan berupa tes tertulis, wawancara dan Tes Praktek Komputer di Kampus Unikal. Ada 220 calon perangkat desa untuk formasi Sekretaris desa dan 62 untuk formasi perangkat desa lainnya. Jumlah pendaftar sekretaris lebih banyak 14 desa peserta ada kekosongan di formasi tersebut. Sedang pada formasi perangkat desa lainnya, hanya satu-dua desa yang ada kekosongan.

Desa kedungjaran sendiri, ada 15 pendaftar. Diharapkan akan muncul satu yang terpilih dari yang terbaik. Harapannya, perangkat terpilih agar dapat meningkatkan kwalitas pengadministrasian di desa kedungjaran.