REKAM DATA e-ktp DI BALAI PERTEMUAN DESA KEDUNGJARAN / GEDUNG BUMDes PADA SENIN 20 NOVEMBER 2017

Launching Desa Sadar Jaminan Sosial Ketenagakerjaan

Dalam upaya melindungi warga Desa Kedungjaran dari resiko kesehatan, kecelakaan kerja dan Kematian. Desa Kedungjaran menggalakkan kesadaran warga untuk ikut dalam program Jaminan Sosial BPJS Ketenagakerjaan.

Pelantikan Sekretaris Desa

Laelatun Nadifa dilantik dan diambil sumpahnya oleh Kepala Desa Kedungjaran Saridjo untuk menjalankan tugas menjadi Sekretaris Desa di Kedungjaran

Pemilu Serentak 2019

Pemilihan Umum Serentak yang menyatukan kegiatan Pemilihan Legislatif sekaligus Pemilihan Presiden untuk pertama kalinya dilakukan di Indonesia pada Rabu 17 April 2019

Penyerahan Sertifikat Prona

Penyerahan Sertifikat Prona untuk warga Kabupaten Pekalongan dilakukan serentak di Pendopo Rumah Dinas Bupati Pekalongan

Perpustakaan Terbaik IT

Kepala Desa Kedungjaran menyampaikan Masukan dihadapan penggiat Literasi Indonesia yang tergabung di Perpuseru untuk mengkuti tahapan Pengusulan di Musyawarah Desa guna memasukkan Perpustakaan yang bisa didanai dari Dana Desa.

Kerja Bakti Drainase Lingkungan

Dalam upaya menghadapi musim penghujan 2018/2019, guna meminimalisir genangan air di linkungan warga dilakukan kerja bakti secara serentak di desa kedungjaran.

Launching Desa Sadar Jaminan Sosial Ketenagakerjaan

Dalam upaya melindungi warga Desa Kedungjaran dari resiko kesehatan, kecelakaan kerja dan Kematian. Desa Kedungjaran menggalakkan kesadaran warga untuk ikut dalam program Jaminan Sosial BPJS Ketenagakerjaan.

Rabu, 15 Mei 2019

Rembug Tani


Masa Panen telah tiba. Syukur Alhamdulilah panen masa tanam Oktober Maret tahun 2018/2019 ini bisa disebut yang terbaik. Hal ini dilihat dari tanaman padi yang tak terserang hama secara masif dan hasil panen yang tinggi. Bila selama ini harga jual panen perhektar pada musim penghujan hanya dikisaran 6 - 9 juta. Maka panen kali ini bisa mencapai 15 - 19 juta perhektar.


Maka seperti biasa, setelah masa panen dilakukan persiapan untuk masa tanam berikutnya yaitu masa tanam April September 2019 dengan melaksanakan rembug tani.

Tak seperti biasanya, rembug tani dilakukan pada malam hari pasca ibadah sholat tarawih. Biasanya dilakukan siang hari dan diikuti kegiatan kerja bakti. Namun kali ini kerja bakti atau Nyadran tak dilakukan karena kebanyakan petani sedang berpuasa. Akhirnya beberapa persiapan perawatan saluran air irigasi untuk masa tanam berikutnya dilakukan oleh tenaga bayaran.

Hadir pada acara rembug tani, perwakilan tani, pengurus kelompok tani, pengurus gapoktan dan pemerintah desa kedungjaran. Acara dibuka dengan penyampaian rencana kegiatan persiapan masa tanam oleh Bapak Wilujeng selaku Pamong Tani. Muncul permasalahan yang selama ini tak terselesaikan yaitu tertunggaknya iuran pengairan karena alsan gagal panen. Hingga ia meminta agar mulai masa tanam yang sekarang Petani harus bayar dulu dimuka.



Mendengar permasalahan tersebut, dalam sambutannya Kepala Desa Kedungjaran menghimbau agar Petani merubah cara pandang Tata Kelola Pengairan menjadi Tanggung Jawab dan Kewajiban bersama. Air yang sudah diupayakan dengan Diesel Pompa, maka iurannya harus dibayar. Tak memandang apakah panen atau tidak. Seperti juga halnya pengadaan bibit, obat-obatan dan biaya manusia. Air juga harus dibayar lunas hingga tak terjadi seperti sekarang ini ada tunggakan yang berpuluh puluh juta.

Bahwa benar tak terbayarnya air karena gagal panen, seharusnya pas panennya bagus maka petani ada kesadaran membayar iuran yang tertunggak.

Maka diakhir sambutannya yang disambung dengan tanya jawab, kepala desa memutuskan untuk masa tanam berikutnya Petani harus bayar di muka 50 % dari biaya kebutuhan air. Bila petani tak membayar maka tak diairi sawahnya dan Traktor dilarang mengolah sawah mereka.

Acara ditutup dengan penyampaian berbagai bantuan yang diterima Petani Desa Kedungjaran oleh Bapak Agung Wibowo selaku ketua Gabungan Kelompok Tani Kedungrejo desa kedungjaran. Bahwa tahun ini Desa Kedungjaran memperoleh 4 bantuan berupa :
  1. Rehab Jaringan Irigasi Tersier sebesar Rp.80.000.000,-
  2. Bantuan Permodalan Lumbung Pangan sebesar Rp.60.000.000,-
  3. Bantuan Bibit Tanaman Buah sebanyak 350 batang.
  4. Bantuan Optimalisasi lahan berupa Bibit Padi, Kapur Dolomit, Obat-obatan Organik dan Bibit  Tanaman pengusir hama wereng untuk areal seluas 50 HA.
Khusus untuk bantuan optimalisasi lahan, petani harus menerapkan system tanam banjar legowo dan pola olah tanam organik. Bila 50 HA ini sukses maka kedepan akan diperluas areal sawah penerima bantuannya.

Kamis, 02 Mei 2019

Caleg yang berhak menduduki Kursi Dewan

Setelah melalui proses panjang bagi para calon legislatif, baik kabupaten kota, provinsi maupun pusat. Dari penjaringan di partai masing-masing, pendaftaran di KPU, lalu disusul proses verifikasi dan ditetapkannya Calon Tetap. Jadwal dari tahap tersebut adalah dari 26 Maret hingga 16 November 2018.

Setelah itu disusul saling mensosialisasikan Visi Misi pencalegan mereka di masa kampanye panjang dari 23 September hingga 13 April 2019. Berbagai cara dan upaya mereka lakukan. Pemasangan baliho, pengkaderan hingga kampanye door to door serta kampanye umum.

Bisa dibayangkan berapa besar biaya yang digelontorkan untuk kegiatan tersebut. Berbagai janji diutarakan. Hingga sumbangan demi sumbangan mengalir ke perkumpulan perkumpulan kegiatan agama, kepemudaan serta profesi.

Menurut beberapa sumber, pemilu tahun 2019 adalah pemilu paling wah. Berdasar dari peredaran uang yang ada di masyarakat yang didasarkan pada pengakuan bahwa ia menerima uang dari si caleg tertentu. Kisarannya untuk caleg kabupaten kota adalah 30 - 50 ribu, provinsi dan pusat ada diangka 10 - 20 ribu. Sebagian mengatakan berkah pemilu. Sebagian berujar ini malapetaka demokrasi, karena pasti atas biaya yang sudah mereka keluarkan ada imbas ketika mereka menjabat.



Puncaknya pertaruhan mereka ditentukan pada 17 April 2019. Pemilu serentak DPRD Kabupaten Kota, DPRD Provinsi, DPR RI, DPD RI dan Pilpres dilaksanakan. Disusul saat-saat mendebarkan penghitungan suara yang dilakukan di tiap TPS. Saksi yang mereka tugaskan baik melalui partai maupun pribadi serius memasang mata dan menulis setiap perolehan caleg mereka.

Keesokan harinya Kamis 18 April 2019 ada sebagian yang bisa bernafas lega atas perolehannya. Namun banyak yang tetap dag dig dug, terutama untuk DPR RI karena harus menunggu rekapitulai lintas daerah. Selamat untuk para Calon Legislatif yang terpilih. Berapapun biaya yang kau keluarkan, jangan kau cari pengganti dengan mengesampingkan amanat rakyat di pundakmu.

Berikut calon legislatif yang dipastikan akan menduduki kursi dewan untuk periode tahun 2019 - 2024 :




Jumat, 19 April 2019

Rekapitulasi Pemilu Serentak 2019

Inilah hasil Rekapitulasi lengkap dari Pelaksanaan Pemilu Serentak 2019 di Desa Kedungjaran yang dilaksanakan pada hari Rabu 17 April 2019. Dari 1.948 daftar pemilih, ada 1.392 pemilih yang menyalurkan hak suaranya di 8 TPS yang tersebar di 4 dusun desa kedungjaran. 

Adapun untuk hasil yang menjadi perhatian utama yaitu Pemilihan Presiden, didapat hasil untuk Pasangan Nomor 1 sejumlah 968 suara sedang Pasangan Nomor 2 memperoleh 392 suara. Adapun secara lengkap Rekapitulasi Pemilu 2019 Desa Kedungjaran adalah sebagai berikut :

Hasil Rekapitulasi DPRD Tingkat II Kabupaten Pekalongan :

Hasil Rekapitulasi DPRD Tingkat I Provinsi Jawa Tengah :

Hasil Rekapitulasi DPR RI :

Hasil Rekapitulasi DPD RI :

Hasil Rekapitulasi Pemilihan Presiden dan Wakil Presiden :

Kamis, 18 April 2019

Pemilu Serentak 2019

Setelah melalui tahap persiapan yang panjang. Dimulai Pendaftaran Pemilih, lalu pencocokan dan penelitian pemilih yang berkali-kali hingga muncul hasil Daftar Pemilih Sementara ( DPS ) hingga Daftar Pemilih Tetap ( DPT ). Lalu disusul perekrutan PPS, KPPS dan unsur pelaksana lainnya seperti Linmas, keamanan dalam serta pengawas. Dan dibarengi pelatihan pelatihan yang dilakukan lebih dari 1 kali. Maka pada hari Rabu 17 April 2019 pelaksanaan Pemilihan Legislatif dan Pemilihan Presiden Serentak 2019 dilaksanakan.

Adapun Pemilih yang terdaftar di Panitia Pemungutan Suara ( PPS ) Desa Kedungjaran yang terdiri dari Daftar Pemilih Tetap ( DPT ), Daftar Pemilih Tambahan ( DPTb ) dan Daftar Pemilih Khusus ( DPK ) sejumlah 1.948.

Guna memperlancar pelaksanaan Pemungutan dan Penghitungan suara. Karena diperkirakan proses pemungutan dan penghitungan suara akan memakan waktu lebih lama dari pelaksanaan Pemilu sebelumnya. Sedari awal telah dilakukan penambahan jumlah Tempat Pemungutan Suara. Bila tahun tahun sebelumnya hanya berjumlah 4 TPS maka di tahun ini karena dilakukan serentak antara Pemilihan Legislatif dan Pemilihan Presiden maka ditambah 2 kali lipat sejumlah 8 TPS.

Dari jumlah pemilih sejumlah 1.948 pemilih terdaftar, setelah dilakukan rapat pemungutan suara hingga jam 13.00 wibb. Tercatat hanya sejumlah 1.392 pemilih yang menyalurkan hak suaranya. Karena memang sebagian besar warga desa kedungjaran ada di perantauan.

Setelah dilakukan Proses pemungutan suara, maka langsung dilakukan penghitungan suara. Disinilah kerja KPPS di masing-masing TPS sangat berat sekali. Karena harus menghitung perolehan atas masing masing calon legislatif, dari tingkat Kabupaten, Provinsi hingga Pusat. Lalu ditambah Calon Dewan Perwakilan Daerah atau DPD dan Presiden Wakil Presiden.

Dari 8 TPS, rata rata menyelesaikan proses penghitungan dan rekapitulasi hingga pukul 03.00 Wibb dinihari berikutnya. Bahkan TPS 3 yang ada di MIM Muhammadiyah Desa Kedungjaran harus bekerja hingga pukul 07.00 Wibb.

Secara umum, pelaksanaan Pesta Demokrasi Pemilu Serentak 2019 di desa Kedungjaran berlangsung Lancar aman dan kondusif.




Minggu, 03 Maret 2019

Sosialisasi KPPS

       


        Minggu, 3 Maret 2019 bertempat di Balai Desa Kedungjaran Panitia Pemungutan Suara Desa Kedungjaran melakukan rapat pleno terbuka penyusunan dan rekapitulasi Daftar Pemilih Tambahan (DPTb) tingkat desa dalam Pemilihan Umum Tahun 2019 dan sosialisasi KPPS.


        Laporan rekap perkembangan daftar pemilih PPS per hari ini :
DPTHP : 1924 orang
DPTb masuk yang mengurus di daerah asal : 2 orang
DPTb masuk yang mengurus di daerah tujuan : 0 orang
DPTb keluar yang mengurus di daerah asal : 4 orang
DPTb keluar yang mengurus di daerah tujuan : 5 orang
Total jumlah pemilih : 1917 orang

Rabu, 30 Januari 2019

Program Keluarga Harapan

Program Keluarga Harapan yang selanjutnya disebut PKH adalah program pemberian bantuan sosial bersyarat kepada Keluarga Penerima Manfaat (KPM) yang ditetapkan sebagai keluarga penerima manfaat PKH. Sebagai upaya percepatan penanggulangan kemiskinan, sejak tahun 2007 Pemerintah Indonesia telah melaksanakan PKH. Program Perlindungan Sosial yang juga dikenal di dunia internasional dengan istilah Conditional Cash Transfers (CCT) ini terbukti cukup berhasil dalam menanggulangi kemiskinan yang dihadapi negara-negara tersebut, terutama masalah kemiskinan kronis.

Sebagai sebuah program bantuan sosial bersyarat, PKH membuka akses keluarga miskin terutama ibu hamil dan anak untuk memanfaatkan berbagai fasilitas layanan kesehatan (faskes) dan fasilitas layanan pendidikan (fasdik) yang tersedia di sekitar mereka. Manfaat PKH juga mulai didorong untuk mencakup penyandang disabilitas dan lanjut usia dengan mempertahankan taraf kesejahteraan sosialnya sesuai dengan amanat konstitusi dan Nawacita Presiden RI.

Melalui PKH, KPM didorong untuk memiliki akses dan memanfaatkan pelayanan sosial dasar kesehatan, pendidikan, pangan dan gizi, perawatan, dan pendampingan, termasuk akses terhadap berbagai program perlindungan sosial lainnya yang merupakan program komplementer secara berkelanjutan. PKH diarahkan untuk menjadi tulang punggung penanggulangan kemiskinan yang mensinergikan berbagai program perlindungan dan pemberdayaan sosial nasional.

Program yang sangat luar biasa ini, sayangnya terciderai dengan data awal pada Basis Data Terpadu  ( BDT ) yang ternyata sangat jauh dari sempurna. Banyak terjadi protes-protes di masyarakat karena nyata penerima kadang lebih mampu dari yang tak menerima.  Berbagai upaya dilakukan untuk memperbaiki data dari pihak desa. Karena riil warga miskin masih banyak yang belum masuk di Basis Data Terpadu kementrian sosial.

Hampir semua Kepala Desa saat ini dibuat kalang kabut oleh program ini. Setiap saat dan kesempatan banyak warga protes mengapa dirinya yang jauh lebih miskin tak mendapatkan bantuan. Ditambah rule model pendampingan Petugas Pendamping PKH yang terlalu Letterbook dalam menerapkan kebijakan tanpa melihat Kondisi Riil di desa, juga sering tak melibatkan Pemerintah Desa dalam setiap kegiatan PKH.

Perlu diketahui bersama, Program PKH bertujuan sangat luas. Tak hanya mengentaskan kesejahteraan penerima program dengan memberi stimulan pendanaan untuk kecukupan pemenuhan Biaya Pendidikan, Kesehatan serta Makanan Tambahan saja. Namun bertujuan merubah Perilaku Diri dan Sosial Penerima Program guna meningkatkan Kemampuan Diri untuk menyelesaikan permasalahan yang disandangnya.

Setelah Permasalahan dasar biaya Pendidikan, Kesehatan, Pemenuhan Kebutuhan Gizi secara marathon dibina. Kepekaan Sosial terhadap Masyarakat dan Lingkungan sekitar juga harusnya turut diberdayakan. Tanggungjawab besar pada Pendamping PKH yang selama ini mendampingi KPM PKH di setiap desa.

Selama ini Pendamping PKH hanya bersifat penelusuran data calon penerima dan menyalurkan bantuan. Seluruh kegiatan dilakukan secara tertutup inklusif. Padahal bila mau melakukan koordinasi dengan pihak pihak terkait untuk mengkoneksikan dengan program program yang ada di desa akan sangat luar biasa.

Ingat !. Penerima bantuan apapun, akan patuh kepada pemberi Program. Cenderung abai dan Antipati kepada pihak lain. Bila saja Pendamping PKH mau mengarahkan PKM PKH untuk mengikuti kegiatan kegiatan pembinaan dan pemberdayaan masyarakat di desa, mereka para penerima manfaat akan mematuhinya. 

Bila bisa bersinergi dengan desa. Peluang peningkatan kapasitas penerima PKH bisa lebih ditingkatkan. Dengan menggali MINAT DAN BAKAT dari peserta PKH. Bisa melalui Pelatihan Pelatihan yang diambilkan dari Pemberdayaan dan Pembinaan Masyarakat dengan pendanaan dari Dana Desa.

Harapannya PKH bisa lebih maksimal. Bisa bersinergi dengan desa, bisa menjadi Mitra TP PKK . Disuluh tentang kebersihan lingkungan, disuluh tentang kepekaan sosial, disuluh tentang kemandirian ekonomi dll.

Banyak program Pemerintah yang bisa disandingkan dengan pola pembinaan terintegrasi semisal :
1. Laki laki pada Keluarga Penerima PKH tidak boleh merokok.
2. Ibu Hamil di Penerima PKH harus periksa rutin ke Tenaga Kesehatan.
3. Bayi baru Lahir di Keluarga Penerima PKH harus ASI EKSKLUSIF.
4. Lingkungan Rumah Penerima PKH harus bersih dan sehat.
5. Wajib Periksa JENTIK MANDIRI pada Rumah penerima PKH.
6. Wanita penerima PKH harus aktif di PKK
7. Dan banyak lainnya.

Selama ini pembinaan yang dilakukan bersifat tertutup. Selama saya menjadi kepala desa tak pernah diminta utk menyambut atau mengisi. Yang ternyata mungkin dilatar belakangi kekwatiran ada pengaruh negatif dari desa kepada kebijakan PKH di desa.

Padahal banyak yang bisa disinergikan di PKH dengan KENYATAAN BAWAH SADAR, bahwa seseorang akan lebih patuh pada Pemberi bantuan. Penerima PKH akan patuh pada Pemberi dalam hal ini Pendamping PKH.

Realita di desa Pendamping PKH belum meyentuh ini. Sehingga bantuan PKH tak lebih hanya TAMBAHAN UANG BELANJA dari Pemerintah utk kebutuhan sehari-hari. Pemenuhan kebutuhan bayi, seperti Pampers, Susu Formula dan Kosmetik si Ibu dan kebutuhan konsumtif lainnya. Bahkan didapati dana bantuan PKH habis untuk pembelian kendaraan bermotor yang bukan untuk kegiatan produktif.

Bila Pendampingan Kemandirian Terintegrasi ini bisa dilaksanakan. Bukan mustahil akan lahir disetiap Desa Kader Kader lulusan PKH yang tidak saja Lulus Kesejahteraan namun Lulus untuk menjadi Pemicu/kader Perubahan di Lingkungan desanya Masing masing.

Rabu, 02 Januari 2019

APBDes 2019

Tahun 2019 telah tiba, Pemerintahan Desa di seluruh pelosok Indonesia mulai berbenah menyiapkan diri. Baik dalam rangka meningkatkan pelayanan kepada Masyarakat maupun persiapan pelaksanaan Pembangunan di tahun 2019 ini. Tentu sebagai pedoman dasar harus ada sebuah peraturan desa yang menjadi acuan pelaksanaan Pembangunan tersebut.

Pada tahun 2019 ini, ada yang tak seperti biasa di Desa Kedungjaran. Bila biasanya proses perencanaan Pembangunan dilakukan melalui proses panjang. Dimulai dari Musyawarah RT penjaringan Usulan, dilanjutkan Musyawarah Dusun Penentuan Prioritas usulan Dusun dan Puncaknya Musyawarah Desa penyusunan RKPDes. Maka ada penyederhanaan proses yang terjadi.

Menurut Bapak Saridjo Kepala Desa Kedungjaran, hal ini disebabkan bahwa tahun 2019 adalah tahun terakhir ia menjabat. Maka pembangunan lebih diupayakan untuk penyelesaian usulan usulan masyarakat yang belum terealisasi.

Tetap dengan melakukan Musyawarah melibatkan masyarakat, namun musyawarah lebih kepada mencermati Dokumen RPJMDes dengan menentukan prioritas usulan yang akan dikerjakan di tahun 2019.

Setelah dilakukan pencermatan dan penyesuaian dengan sumber anggaran yang tersedia maka tersusunlah APBDes 2019. Mari awasi pelaksanaannya bersama sama.

Bahwa masih banyak usulan yang belum terealisasi, terutama usulan pemberdayaan dan Pembinaan Masyarakat. Serta belum selesainya Pembangunan Lapangan Futsal 100 % serta Rehabilitasi Lapangan Sepakbola. Harapannya agar Kepala Desa terpilih di tahun 2019 - 2024 bisa meneruskannya.


Sabtu, 15 Desember 2018

Rehab Rumah Tak Layak Huni



Salah satu tujuan pembangunan adalah mengentaskan kemiskinan. Merubah kondisi warga yang miskin menjadi sejahtera. Tercukupi kebutuhan dasar hidupnya. Baik dari kebutuhan Pangan, Sandang, Papan serta kebutuhan dasar lainnya berupa kesehatan, pendidikan dan kebututuhan sosial lainnya.


Atas tanggungjawab tersebut, pemerintah desa kedungjaran telah melakukan berbagai program. Baik peningkatan ekonomi, layanan kesehatan, edukasi dan pendampingan pendidikan. Di tahun 2018, sebagai upaya pemenuhan kebutuhan papan berupa tempat tinggal yang layak huni. Pemerintah melakukan rehab terhadap Rumah Tidak Layak Huni terhadap 5 rumah warga. Bersumber dari Dana ADD Kabupaten pekalongan sebesar Rp.20.000.000 dan Bantuan Gubernur sebesar Rp.30.000.000.-

Masing masing warga memperoleh dana stimulan sebesar Rp.10.000.000,- Sebuah angka yang minim ditengah harga harga bahan bangunan yang melambung tinggi. Maka dilakukan penyiapan dari jauh hari. Pada awal tahun dilakukan sosialisasi secara terpadu. Terhadap penerima diwajibkan menabung untuk keperluan dana lainnya, kepada masyarakat sekitar penerima dihimbau agar mau saling bantu pada saat pelaksanaan.

Sebelum
Sesudah
Alhamdulillah, dari kelima warga tak mengalami kendala berarti. Pelaksanaan bisa berjalan dengan baik. Yang lebih membanggakan gotong royong masyarakat sekitar masih tetap ada. Dengan pola 'sambatan' baik membantu tenaga maupun bantuan uang dengan pola gantian atau ' sumbangan bergilir '

Diharapkan setelah 5 rumah ini tak ada lagi RTLH yang ada di kedungjaran. Penuturan Bapak Kepala Desa Kedungjaran Bapak Saridjo, tahun 2019 kita fokus ke Jamban Sehat. Kalaupun ada rumah yang perlu dibantu sifatnya hanya peningkatan kwalitas lantai. Tahun 2019 ODF untuk seluruh Desa dan Zero untuk RTLH.

Jumat, 14 Desember 2018

Sosialisasi Jamban Sehat


Jumat 14 Desember 2018 pukul 16.00 WIB Pemerintah Desa Kedungjaran melakukan sosialisasi bantuan Jamban Sehat. Sebanyak 28 kepala keluarga atau yang mewakili hadir dalam acara tersebut. Sementara dari Pemerintah Desa hadir Kepala Desa di dampingi perangkat desa terkait dan kepala dusun yang ada di desa kedungjaran.


Dalam arahan kepala desa, Pak Saridjo menyampaikan adalah tugas pemerintah menuntaskan permasalahan kesehatan. Dari kesehatan terkait gangguan penyakit, pola makan sehat serta pola hidup sehat terkait ketika buang hajat.

Kedungjaran sampai saat ini masih ada 28 rumah dari sekitar 500-an rumah yang belum berjamban. Hal ini menjadi pekerjaan rumah yang sesuai rencana harus terselesaikan pada tahun 2019.


Maka setelah dilakukan survey kelayakan, diputuskan akan dilakukan bantuan stimulan jamban sehat. Setiap rumah diberikan dana stimulan sebesar Rp.1.000.000,- yang bersumber dari Dana Desa tahun 2019. Bantuan tersebut rencananya akan diberikan dalam bentuk material pembuatan jamban. Sementara biaya tukang akan ditanggung swadaya oleh penerima. Adapun bagi Rumah Tangga Miskin akan dilakukan dengan pola gotong royong.

Sosialisasi dilakukan jauh hari, dengan tujuan agar penerima bantuan dapat mempersiapkan dana tukang. Maklum, hampir rata-rata penerima berasal dari rumah tangga miskin. Diberi waktu 3 bulan kepada penerima untuk menabung hingga cukup untuk biaya tukang.

Dalam kesempatan tersebut juga disampaikan mengenai persiapan Pilkades anti Money politik dan hal lain terkait pemerintahan desa kedungjaran. Juga terkait pajak 2014 - 2015 yang akan dilakukan pemutihan.

Kamis, 13 Desember 2018

Pelatihan SID Kabupaten Pekalongan

Kamis, 13 Desember 2018 pukul 09.00 WIB berlangsung pelatihan Sistem Informasi Desa ( SID ). Sebuah platform kebijakan dalam mendukung transparansi kebijakan di desa. Dimana program ini akan membuat desa selangkah lebih maju dalam mensosialisasikan kegiatan di desanya. Baik perencanaan, pelaksanaan dan pengspj-an kegiatan itu sendiri. Juga terkait transparansi dan keterbukaan Pemerintah Desa terhadap data-data Desa seperti Laporan Keuangan, Kependudukan, Profil Desa dan lain-lain.



Kalau dulu melalui papan pengumuman atau pamflet. Dengan SID desa wajib membuat website yang terkoneksi dengan media sosial lainnya seperti Facebook, Twitter, WA dan Instagram. Tepatnya media sosial kekinian dengan tujuan lebih luas menjangkau warga.

Kegiatan Pelatihan bertempat di aula BKD & Diklat Kabupaten Pekalongan di kajen. Adapun peserta untuk hari ini adalah perwakilan desa dari tiga Kecamatan yaitu Kecamatan Sragi, Bojong dan Kesesi. Perwakilan desa diharapkan akan menjadi admin atau penanggungjawab penerapan SID atau Sistem Informasi Desa di desa masing-masing.

Pelatihan SID hari ini merupakan bagian Kegiatan yang diikuti oleh seluruh Desa di Kabupaten Pekalongan. Adapun pelaksanaannya dibagi menjadi pertiga kecamatan dengan lokasi pelatihan yang berbeda-beda. Pelatihan ini dilatih oleh relawan TIK yang ditunjuk dari Dinas PMD P3A PPKB Kabupaten Pekalongan.

Para trainer melatih peserta bagaimana cara membuat website desa, cara memanjamen website desa, membuat sosial media seperti twitter, facebook dan instagram. Domain  untuk website disediakan oleh Pemerintah Provinsi Jawa Tengah  gratis, namun mereka tidak mengharuskan desa menggunakan domain gratis ini. Desa yang memang sudah memiliki website sendiri seperti Desa Kedungjaran masih bisa menggunakan alamat yang sudah digunakan.

Kebetulan jauh sebelum ada pelatihan SID ini Desa Kedungjaran sudah terlebih dahulu memiliki sistem yang hampir sama dan sudah melakukan transparansi data yang di publikasikan melalui sosial media online seperti website, FB, Twitter maupun media konvensional seperti banner dan bahan cetak lainnya.