REKAM DATA e-ktp DI BALAI PERTEMUAN DESA KEDUNGJARAN / GEDUNG BUMDes PADA SENIN 20 NOVEMBER 2017

Launching Desa Sadar Jaminan Sosial Ketenagakerjaan

Dalam upaya melindungi warga Desa Kedungjaran dari resiko kesehatan, kecelakaan kerja dan Kematian. Desa Kedungjaran menggalakkan kesadaran warga untuk ikut dalam program Jaminan Sosial BPJS Ketenagakerjaan.

Pelantikan Sekretaris Desa

Laelatun Nadifa dilantik dan diambil sumpahnya oleh Kepala Desa Kedungjaran Saridjo untuk menjalankan tugas menjadi Sekretaris Desa di Kedungjaran

Dana Desa Untuk Pemberdayaan Masyarakat

Desa Kedungjaran adalah salah satu desa yang paling menonjol dalam pemanfaatan Dana Desa guna memberdayakan Masyarakat dalam rangka mengurangi angka kemiskinan masyarakat desa.

Penyerahan Sertifikat Prona

Penyerahan Sertifikat Prona untuk warga Kabupaten Pekalongan dilakukan serentak di Pendopo Rumah Dinas Bupati Pekalongan

Perpustakaan Terbaik IT

Kepala Desa Kedungjaran menyampaikan Masukan dihadapan penggiat Literasi Indonesia yang tergabung di Perpuseru untuk mengkuti tahapan Pengusulan di Musyawarah Desa guna memasukkan Perpustakaan yang bisa didanai dari Dana Desa.

Kerja Bakti Drainase Lingkungan

Dalam upaya menghadapi musim penghujan 2018/2019, guna meminimalisir genangan air di linkungan warga dilakukan kerja bakti secara serentak di desa kedungjaran.

Launching Desa Sadar Jaminan Sosial Ketenagakerjaan

Dalam upaya melindungi warga Desa Kedungjaran dari resiko kesehatan, kecelakaan kerja dan Kematian. Desa Kedungjaran menggalakkan kesadaran warga untuk ikut dalam program Jaminan Sosial BPJS Ketenagakerjaan.

Rabu, 24 Agustus 2016

Marathon Musyawarah RT


Guna mensiasati Informasi dari Pemerintah desa yang kadang tak tersampaikan secara penuh kepada masyarakat di desa. Pemerintah desa Kedungjaran merubah pola musyawarah yang semuala digunakan pola Musyawarah Dusun, sekarang dirubah dengan pola musyawarah RT.

Pada kesempatan pertama di RT 015 RW 007 di dusun IV desa kedungjaran, Bapak Saridjo selaku kepala desa kedungjaran menyampaikan berbagai hal berkaitan dengan pembangunan di desa kedungjaran khususnya di dukuh. Hanya saja ada keprihatinan dengan banyaknya dana pembangunan tak dibarengi kedisiplinan warga untuk membayar pajak, padahal pajak adalah sumber pendanaan pembangunan.
Maka malam itu, disampaikan himbauan agar taat dan tepat bayar pajak dan bisa di bayar pada kesempatan yang sama, karena selain dihadiri warga RT 015 RW 007 juga dihadiri BPD, Perangkat Desa dan petugas BUMDes Kedungjaran yang melakukan jemput bola pembayaran Pajak dan Pembukaan rekening BNI.

Mengenai Pembukaan Rekening BNI merupakan kewajiban warga desa setiap KK untuk membuat Rekening sebagai bagian gerakan gemar menabung dan syarat mendapatkan pelayanan pemerintahan desa dari surat menyurat dan mobil siaga serta layanan lainnya.
Pada pertemuan tersebut, secara keras Bapak Saridjo menegaskan adanya Peraturan Desa Izin Membangun, dimana setiap warga yang akan membangun harus izin ke pengurus RT dan Desa dengan tujuan untuk menghindari pergesekan dengan tetangga karena batas yang belum pasti ataupun berbenturan dengan kepentingan desa dalam hal perencanaan pembangunan.

Rankaian acara peringatan HUT RI kecamatan sragi


Sebagai upaya untuk meningkatkan semangat mengisi kemerdekaan dan dalam rangka memperingati HUT RI ke-71 maka kecamatan sragi mengadakan rangkaian acara yang terdiri dari upacara bendera sebagai acara pokok dan puncak disamping berbagai lomba dan acara karnaval serta jalan sehat.

Desa kedungjaran sebagai bagian dari kecamatan sragi juga turut mendukung dan meramaikan hajat kecamatan tersebut. Namun tak semua acara lomba bisa diikuti karena banyak yang berbenturan dengan acara sejenis di tingkat desa. 
Adapun dari berbagai acara dan lomba, ada beberapa acara lomba yang berkesan karena desa kedungjaran bisa menyabet posisi 3 besar. Acara tersebut antara lain lomba cipta menu menempati posisi 3, Bolasepak daster posisi 3 dan yang membanggakan untuk paduan suara menempati posisi 1 tingkat kecamatan.
Rangkaian acara ditutup dengan kegiatan expo di tingkat kabupaten, dimana melibatkan seluruh desa untuk menjadi penunggu stand kecamatan sragi. Adapun pelaksanaan expo dilaksanakan di alun-alun kabupaten pekalongan di Kajen.


Lomba-lomba memeriahkan HUT RI ke-71 di kedungjaran



Walaupun tak melaksanakan acara khusus di tingkat desa, namun pemerintah desa memerintahkan agar setiap kepala dusun melaksanakan peringatan HUT RI di level dusun. Peringatan ditekankan pada malam tirakatan yang dilaksanakan pada malam hari 17. Dengan tujuan menumbuhkan semangat perjuangan dalam mengisi pembangunan dalam rangka menghormati secara nyata perjuangan para pendahulu bangsa.

Secara serempak 4 dusun mengadakan acara dengan hikmat, bahkan ada 1 dusun yang mengadakan di 2 lokasi yaitu di dusun 2 di tempat RT Harsono dan RT Bisri. Hal ini sangat menggembirakan karena menunjukkan kesemangatan warga dalam menyambut HUT RI ke - 71.

Lalu pada hari rabu tanggal 17 agustus 2016 berbagai macam lomba rakyat dan anak-anak diselenggarakan dengan meriah. Lari belut, pecah balon, lari kelereng, catur hingga panjat pinang. Adapun acara di tingkat kecamatan juga tak ketinggalan dari jalan sehat, lomba paduan suara, bola daster dan lainnya. Semua kegiatan tersebut semata untuk semangat memeriahkan HUTRI ke-71 negara kesatuan republik indonesia.

Kamis, 11 Agustus 2016

Upacara HUT RI 71 di kecamatan Sragi.

Puncak dari rangkaian acara Hari Ulang Tahun kemerdekaan Republik Indonesia ke-71 di kecamatan sragi adalah Upacara Bendera mengenang detik-detik proklamasi. Tahun 2016 ini setelah melalui musyawarah khusus panitia dan para kepala desa disepakati dilaksanakan di desa Gebangkerep Sragi.

Segala persiapanpun dipersiapkan, dari perapihan lapangan hingga persiapan untuk pelaksanaan berupa pasukan Paskibraka, ansamble musik dan Drum Band. Untuk pasukan pengibar bendera diamanatkan ke pelajar di SMAN 1 Sragi dan SMKN 1 Sragi dengan pelatih dari Koramil sragi. Sedang Drum band dipercayakan ke SMP Maarif NU Kalijambe, dan ansamble dipersiapkan oleh SMPN 1 Sragi.

Setelah hampir 1/2 bulan latihan setiap hari, Rabu pagi 17 agustus 2016 pelaksanaan upacara bendera dilaksanakan. Dengan peserta upacara dari segala exponen yang ada terdiri dari pelajar SD/MI, SMP/MTS dan SMA/SMK yang ada di sragi, Pramuka, perangkat desa, tim kkn panca sakti tegal serta hansip. Adapaun tamu undangan terdiri dari tokoh masyarakat sragi, veteran dan kepala desa serta mantan camat yang pernah mencabat di sragi.

Inspektur Upacara adalah Bapak Madchur selaku camat sragi, dalam amanat yang dibacakan yang merupakan amanat Gubernur Jawa Tengah Bapak Ganjar Pranowo menekankan kewajiban mengisi kemerdekaan dengan meningkatkan etos kerja khusus dalam meminimalisir bahaya terorisme, narkoba dan kejahatan terhadap anak dan wanita.

17-an antara Gebyar dan Mengisi Kemerdekaan

Mengenai acara 17-an. Secara resmi Pemerintah Desa tidak mengadakan acara Peringatan HUT RI di Desa Kedungjaran dalam arti membentuk Kepanitiaan level desa.
Hal ini dengan berbagai pertimbangan, karena beberapa kali peringatan sejenis sering terjadi minus dana yang luar biasa besar. Ada 2 cara sebenarnya untuk menutup kekurangan anggaran yang terjadi dan ini sudah dilakukan bertahun-tahun sebelumnya dan dibenarkan oleh semua pihak.
1. Melelang Tanah aset desa / Grantungan.
Bagi desa dengan aset desa luas tak menjadi soal, berapa kalipun acara dalam 1 tahun bisa tertutup kekurangan dananya. Terkecil Tanah grantungan di desa tetangga adalah 36 iring, yang artinya 1 tahun ada pemasukan 70 juta yg dapat leluasa dimanfaatkan untuk pelaksanaan hajat desa seperti HUT RI, Legenonan dan mensubsidi kelembagaan dan lainnya.

Desa Kedungjaran ternyata salah satu desa yang tak termasuk kategori beruntung, karena grantungan hanya 3 iring yang tersisa. Maka hanya pada satu acara saja aset tersebut habis untuk menutupi kekurangan anggaran pada sebuah acara.

2. Mensiasati Anggaran dari Anggaran Pembangunan dengan mengurangi mutu bahkan tak menjalankan sebuah program Pembangunan dengan membuat SPJ FIKTIF.

Cara ini sering dilakukan dengan syarat sesama kelembagaan, masyarakat dan Tokoh Masyarakat, Tokoh Pemuda dan lainnya satu suara satu kebijakan. Acara jalan namun tentu ada yang dikorbankan seperti :
- Raskin tak dibagi, dijual berasnya maka yang jadi korban adalah Rakyat miskin penerima Raskin.
- Pembangunan dikurangi mutunya, maka yang dirugikan masyarakat itu sendiri karena akhirnya keawetan pembangunan berkurang.

Pemerintah Desa Kedungjaran dengan kondisi seperti itu mengambil kebijakan untuk menahan diri tidak mengejar GEBYAR namun mengambil kebijakan sesuai kenyataan yang ada. Program Pembangunan dilaksanakan sesuai peruntukan dan tujuannya.

Terlebih ada Pertimbangan, selama 2 tahun berturut-turut Pajak untuk Desa Kedungjaran ternyata tak terbayar lunas. Ini menjadi pertimbangan utama, betapa kita mengesampingkan yang wajib hanya untuk sesuatu yang sifatnya gebyar semata.

Maka ayo bayar pajak, karena pajak adalah sumber utama pembangunan. Sedang amanat Kemerdekaan adalah bagaimana mengisi Kemerdekaan dengan melaksanakan Pembangunan yang salah satu sumber dananya adalah Pajak.

Senin, 01 Agustus 2016

Kunjungan Kementrian Desa Transmigrasi dan Daerah Tertinggal


Senin 1 Agustus 2016 terjadi kegopohan yang luar biasa, direncanakan ada rombongan yang akan datang ke kabupaten pekalongan yang terdiri dari Menteri Desa Bapak Eko Putro Sanjoyo, BSEE, M.BA bersama Gubernur Jawa Tengah Bapak Ganjar Pranowo.

Sedari malam minggu undangan sudah di sebar melalui media WhatsAap, SMS dan Twitter karena memang kepala desa-kepala desa sekabupaten pekalongan saat ini lebih telah menggunakan media terkini untuk penyampaian Informasi dan Undangan serta untuk Koordinasi. Hingga detik terakhir ketika ada perubahan jadwalpun berita tersampaikan secara realtime kepada seluruh kepala desa.

Dikarenakan suatu hal dan kepentingan yang lebih urgent, Bapak menteri urung hadir dan diwakilkan kepada Dirjend PPMD Bapak Ahmad Erani Yustika yang didampingi Kepala Bapermades Provinsi Jawa Tengah Bapak Drs Tavip Supriyanto, M.Si. 

Rombongan datang sekitar pukul 10.00 wibb yang semula akan ke Pendopo dulu, rute dirubah dengan pertimbangan efisiensi maka ke UPK Manis kecamatan sragi untuk meninjau pelestarian program ex-pnpm khususnya dana perguliran Simpan Pinjam Perempuan ( SPP ) yang saat ini perputarannya mencapai nilai 4,5 milyar dengan NPL hanya 1,2 %. Dalam kunjungannya ke UPK terjadi diskusi mengenai Badan Hukum apa yang akan diterapkan pada lembaga UPK, karena sementara ini belum ada regulasi yang pasti.

Dalam kesempatan tersebut Bapak Sunarto ketua UPK Manis menyerahkan sepenuhnya kepada Pemerintah badan hukum apa yang tepat sementara Saridjo kepala desa kedungjaran sekaligus anggota BKAD Kecamatan sragi mengusulkan berbentuk Koperasi agar bisa berusaha di bidang lain sesuai kebutuhan di desa.

Kunjungan dilanjutkan kunjungan ke Desa Kedungjaran meninjau rintisan BUMDes yang sudah berjalan sekitar 1/2 tahun namun sudah bisa bekerjasama dengan pihak bank BNI dalam pelayanan pembukaan rekening Bank, tarik tunai selayaknya bank serta layanan lain seperti PPOB, Layanan Internet dan Simpan Pinjam. Dalam kesempatan tersebut Kepala Desa Kedungjaran menyampaikan keluh kesah kepala desa dengan balaidesa yang belum sah dimiliki agar bisa menggunakan dana desa untuk balaidesa, dijawab Bapak Dirjend PPMD memang belum diperbolehkan selama Infrastruktur lain dan pemenuhan kebutuhan dasar masyarakat belum terselesaikan.
Setelah dari Kedungjaran Rombongan menuju Rejosari Bojong untuk meninjau pemanfaat Dana Desa di desa Rejosari dalam hal pemanfaatan dana desa untuk Pemberdayaan Masyarakat. 

Terakhir di pendopo rumah dinas bupati pekalongan yang merupakan acara Puncak dilakukan Pengarahan didepan 300-an kepala desa dan camat dikabupaten pekalongan. Dalam sambutannya Bupati Pekalongan Bapak Asip Kholbihi menyampaikan pesan agar kepala desa bijak dan cerdas dalam menjalankan dana desa serta harus mulai berani merubah kebijakan tidak saja untuk pembangunan Infrastruktur namun juga untuk pemberdayaan masyarakat.

Akhirnya Dirjend PPMD Bapak Ahmad Erani Yustika memaparkan secara detail penggunaan Dana Desa untuk Pembinaan dan Pemberdayaan Masyarakat. Dengan tentunya setelah semua kebutuhan dasar sosial masyarakat berupa kebutuhan pendidikan dasar/dini, Jamban dan drainase keluarga, air minum terselesaikan. Setelah semua selesai boleh untuk pelatihan, bantuan permodalan ukm serta pembuatan BUMDes yang menggali potensi lokal desa seperti sumber daya alam, pariwisata desa dan lainnya.