REKAM DATA e-ktp DI BALAI PERTEMUAN DESA KEDUNGJARAN / GEDUNG BUMDes PADA SENIN 20 NOVEMBER 2017

Launching Desa Sadar Jaminan Sosial Ketenagakerjaan

Dalam upaya melindungi warga Desa Kedungjaran dari resiko kesehatan, kecelakaan kerja dan Kematian. Desa Kedungjaran menggalakkan kesadaran warga untuk ikut dalam program Jaminan Sosial BPJS Ketenagakerjaan.

Pelantikan Sekretaris Desa

Laelatun Nadifa dilantik dan diambil sumpahnya oleh Kepala Desa Kedungjaran Saridjo untuk menjalankan tugas menjadi Sekretaris Desa di Kedungjaran

Dana Desa Untuk Pemberdayaan Masyarakat

Desa Kedungjaran adalah salah satu desa yang paling menonjol dalam pemanfaatan Dana Desa guna memberdayakan Masyarakat dalam rangka mengurangi angka kemiskinan masyarakat desa.

Penyerahan Sertifikat Prona

Penyerahan Sertifikat Prona untuk warga Kabupaten Pekalongan dilakukan serentak di Pendopo Rumah Dinas Bupati Pekalongan

Perpustakaan Terbaik IT

Kepala Desa Kedungjaran menyampaikan Masukan dihadapan penggiat Literasi Indonesia yang tergabung di Perpuseru untuk mengkuti tahapan Pengusulan di Musyawarah Desa guna memasukkan Perpustakaan yang bisa didanai dari Dana Desa.

Kerja Bakti Drainase Lingkungan

Dalam upaya menghadapi musim penghujan 2018/2019, guna meminimalisir genangan air di linkungan warga dilakukan kerja bakti secara serentak di desa kedungjaran.

Launching Desa Sadar Jaminan Sosial Ketenagakerjaan

Dalam upaya melindungi warga Desa Kedungjaran dari resiko kesehatan, kecelakaan kerja dan Kematian. Desa Kedungjaran menggalakkan kesadaran warga untuk ikut dalam program Jaminan Sosial BPJS Ketenagakerjaan.

Selasa, 17 Juni 2014

MTQ tingkat Kecamatan Sragi di Kedungjaran


Alunan ayat-ayat suci Al-Quran siang itu mengalun merdu di aula desa Kedungjaran. Adem rasa batin ini. Terlebih melihatbanyak anak-anak muda dari usia SD hingga SMA nampak khusyuk dengan bacaan mereka. Kontras berbanding terbalik dengan suasana lulusan yang baru saja kemarin terjadi dimana anak-anak seusia mereka sangat beringas meluapkan kebahagiaan kelulusan mereka.

Musabaqoh Tilawatil Quran, acara tingkat kecamatan yang pada hari itu Selasa, 17 Juni 2014 berlangsung di aula desa Kedungjaran. Diikuti seluruh sekolah yang ada di Sragi mulai dari SD/MI hingga SLTA. Diselenggarakan oleh segenap SKPD yang ada di kecamatan sragi, acara berlangsung sangat marak dan meriah hingga kursi yang disediakan kurang.

Acara berlangsung dari jam 08.00 pagi hingga pukul 15.00 sore, hanya karena berbarengan dengan acara Bimbingan Tekhnis Pemerintahan Desa maka sebagian Pimpinan Daerah seperti Kepala Desa Saridjo dan Pak Camat Edi Sutanto tak bisa mengikuti dari awal. Untung saja pas pemberian trophy kepala desa kedungjaran dan Sekcam Sragi Bapak Hery Pancasilardi berkesempatan menyerahkan pada beberapa pemenang.

Selanjutnya para pemenang ini berhak untuk mewakili kecamatan sragi menuju MTQ tingkat Kabupaten. Selamat berjuang anak-anakku.

Jumat, 13 Juni 2014

Sosialisasi Air Minum dan Penggiat Lingkungan


Pamsimas, tentu kita sudah familier dengan istilah ini. yak, pengadaan air minum berbasis masyarakat. Sebuah lembaga yang di kawal oleh Bank Dunia bekerja sama dengan PU dan Dinkes yang bertujuan menciptakan Masyarakat yang sehat dengan pola hidup baik dan punya akses ke air minum dan sanitasi sehat.

Salah satu elemen penting dalam Pansimas selain BPSPAMS sebagai pengelola maka ada lembaga AMPL yang bertugas mengawasi dan mengawal kerja kinerja BPSPAMS. AMPL tingkat desa langsung bekerja sama dengan BPSPAM tingkat desa dan melaporkan kegiatannya kepada Pokja AMPL baik tingkat Kabupaten, propinsi dan berjenjang hingga pusat.

Pokja AMPL yang merupakan gabungan SKPD kabupaten meliputi Dinkes, PU, Bapermades dan Bapeda inilah pintu masuk atas segala kebijakan yang berhubungan dengan Program-program air minum dan sanitasi masyarakat.

Mengingat pentingnya wadah ini maka bertempat di Aula Desa Kedungjaran dilakukan sosialisai kader AMPL dan Pelaksana Pansimas di wilayah kecamatan sragi. Di hadiri oleh Bapak Anjar dari Bapeda, Fakrul dari PU, Susiyanti dari asosiasi BPSPAM serta perwakilan Dinas kesehatan dan kecamatan sragi. Juga perwakilan dari BPSPAM, AMPL, BPD, LPMD dan tokoh masyarakat dari 4 desa seperti Tegalontar, Kedungjaran, Sijeruk dan Kalijambe.

Banyak pengetahuan baru akan berbagai bantuan yang bisa diusulkan melalui program sanitasi berbasis masyarakat ini. Salahsatunya DAK, Pansimas dan HID. Untuk tahun ini desa kedungjaran sedang melakukan upaya agar usulan HID bisa disetujui karena jumlah SR sudah mencapai 370-an rumah. Padahal maksimal 1 pompa hanya bisa melayani 200-an SR.


P 3 A, airku kemana aliranmu ?

 Bahwa semenjak jatuhnya rezim Soeharto dengan euforia reformasi tahun 1997. Banyak tatanan kehidupan dan pemerintahan yang terpuruk, kalau tak bisa dikatakan tak berkutik didepan kekuatan yang mengatasnamakan rakyat. Betapa banyak tatanan pemerintahan dan sarana pemerintah yang dirusak oleh yang mengatasnamakan rakyat.

Salah satu bidang yang paling merasakan hal ini adalah Perhutani, betapa hutan dengan semena-mena dibabat waktu itu. Kayu dengan kwalitas premium dijadikan rebutan. Maka tak heran dalam satu bulan betapa banyak hutan yang gundul, terutama hutan-hutan jati. Pengairan juga menjadi sarana pemerintah yang menjadi sasaran amuk masa. Banyak besi pintu air raib, senderan dijebol untuk dialirkan ke lahan mereka tanpa mengindahkan semangat berbagi.

Nah, setelah sekian lama dunia pertanian carut marut dengan kondisi pengairan yang tak menentu hingga memaksa petani di aliran paling ujung menggunakan pompa air karena tak pernah teraliri pengairan teknis. Dewan Perwakilan Eakyat Daerah Pekalongan menggulirkan Peraturan Daerah Irigasi bersama Bupati Pekalongan Amat Antono.
Semangat yang dituju agar pengairan kembali tertib hingga berujung pertanian semakin maju dan swasembada pangan benar-benar tercapai. Implementasi pelaksanaan Peraturan Daerah itu antara lain regulasi tata kelola air dan dibentuknya Perkumpulan Petani Pengguna Air dari tingkat desa hingga kabupaten.

Maka menindaklanjuti hal tersebut, berlangsung di aula Desa Kedungjaran pada Kamis 12 Juni 2014 pukul 20.00 wibb dibentuklah persatuan petani pengguna air desa kedungjaran. Terpilihlah Bapak Prawiro Raharjo sebagai ketua P3A desa Kedungjaran. Dalam acara tersebut hadir Bapak asikin selaku PPL Kecamatan Sragi, sayang wakil dari PSDA tak bisa hadir. Padahal PSDA-lah yang berwenang dan berkepentingan dalam tata kelola pengairan.

Rabu, 11 Juni 2014

Desa tak berbalai desa

Mungkin hanya kedungjaran, sebauh desa yang punya sejarah menakjubkan. Bahkan bila tercium oleh lembaga Musium Rekor Indonesia pasti akan masuk dengan rekor Desa dengan bekas balaidesa terbanyak se indonesia. Karena memang sejak desa ini berdiri sudah hampir 7 kali berpindah-pindah balaidesa.

Sejak tahun 50-an dibawah kepemimpinan Bapak Mulud hingga turun ke Soeryadi, Hambali hingga terakhir H. Zaenal Abidin dan Saridjo tak pernah balaidesa bertempat tetap. Mengapa bisa seperti itu ?

Yup, tak lain dan tak bukan karena politik yang tak dewasa. Juga keengganan dari pemimpin sebelumnya untuk meresmikan secara hukum status sebuah tanah yang dipergunakan sebagai kantor atau balaidesa. Terakhir kali desa kedungjaran memiliki balaidesa yang permanen sejak kepemimpinan Hambali - Soetopo - Soebekti. Lalu timbul sengketa ketika di bawah kepemimpinan H. Zaenal Abidin hingga harus berpinda tempat sampai 4 kali hanya dalam satu kepemimpinan.

Hingga akhirnya kedungjaran berkantor di tempat yang semula diakui sebagai aset organisasi agama, namun kembali bermasalah ketika pasca Pilkades yang dimenangkan Saridjo. Pemilik tanah yang di atasnya berdiri Bangunan balaidesa kembali menggugat. Dan mau tak mau Kepala Desa harus mencari tempat baru.

Namun ada semangat yang lain di bawah kepeminpinan Bapak Saridjo, bahwa ini adalah kepindahan yang terakhir. Bila tahun 2015 bisa membangun maka harus di atas tanah milik Desa sendiri agar kejadian serupa tak terulang dan berulang kembali. Karena yang dirugikan adalah rakyat juga pada akhirnya.


Dalan Alus Rejeki Mulus

Secara umum masyarakat kabupaten Pekalongan sudah sangat familier dengan slogan Bapak Bupati Amat antono. Dalan alus Rejeki Mulus. Sebuah slogan yang sederhana namun berat dalam pelaksanaannya. Namun sangat luar biasa dampak positifnya bila hal ini dapat benar-benar direalisasikan.


Slogan yang muncul ketika pencalonan beliau dalam Pemilihan Bupati yang sekaligus kontrak politik yang mau tak mau harus dilaksanakan. Dan adalah pencapaian yang luar biasa bila ini terwujud. Karena memang dengan jalan yang mulus maka jalan perekonomian akan ikut serta mengikutinya. Maka berlomba-lombalah desa-desa di pekalongan baik melalui jalur aspirasi kewilayahan dan aspirasi dewan untuk merebut kue pembangunan jalan ini.

Betonisasi saat ini untuk wilayah sragi hampir 60 % tergarap, hanya sayang karena dengan cara aspirasi ini sarat akan motif politik dan kedekatan dengan penentu kebijakan di level kabupaten. Maka untuk desa-desa dengan akses kedekatan terhadap anggota dewan dan pemegang kekuasaan terbatas maka akan tertinggal sedang bagi desa yang bisa memanfaatkan kemajuan hingga gang dan jalan kampung sudah rapih berhotmix.

Ada angin segar pada hari selasa 11 Juni 2014, berita Pak Bupati akan menganggarkan 13 Milyar anggaran perubahan untuk menyelesaikan PR pembangunan, perbaikan dan pemeliharaan jalan di kabupaten pekalongan tersiar. Maka Paguyuban Kepala desa kecamatan sragi langsung bergerak mendata jalan-jalan yang belum tersentuh.

Hanya sayang, angin segar ini terbatas untuk jalan kabupaten. Padahal banyak jalan poros antar desa yang justru sangat perlu sesegera mungkin diperbaiki. Seperti contoh di desa Kedungjaran, ada satu ruas penghubung dengan Purworejo yang terletak di pinggir kali Sragi yang belum diperbaiki. Semoga dalam anggaran perubahan Ruas jalan tersebut dapat terdanai hingga lalu lintas dari Kalijambe, purworejo ke kedungjaran hingga bojong tak terhambat.

Selasa, 10 Juni 2014

Penanaman Padi metode baru

Bertempat di desa Randu Mukti Waren Bojong, Selasa 10 Juni 2014 berlangsung pelatihan penanaman padi dengan mesin. Kegiatan yang digagas oleh Dinas Pertanian Jawa Tengah bekerjasama dengan Produsen Mesin pertanian Yanmar. Didukung oleh kelompok tani yang ada di desa Randu Mukti Waren yang dikepaladesai Bapak Rusadi.
Pemilihan pelatihan di desa tersebut tak lepas dari prestasi kelompok tani yang ada, ditandaskan oleh Bapak Mustari dari Dinas pertanian Kabupaten Pekalongan bahwa desa Randu Mukti Waren adalah desa berprestasi di bidang pertanian. Terakhir program SRI juga berhasil dilaksanakan di desa tersebut.

Acara yang dihadiri Muspika kecamatan Bojong dan jajaran pimpinan dari dinas pertanian kabupaten pekalongan juga dihadiri segenap anggota kelompok tani desa randu mukti waren. Kepala Desa Kedungjaran, Bapak Saridjo juga nampak di barisan tamu bersama ketua Paguyuban Baurekso Pekalongan.

Pelatihan tersebut bertujuan untuk menanggulangi gagal atau telat tanam karena kurangnya tenaga kerja. Dengan penanaman tradisional untuk 1 Ha sawah diperlukan 30-an pekerja dengan waktu 1 hari. Lebih efisien dengan mesin ini karena dengan luas yang sama hanya memerluka 2 tenaga kerja dalam 5 jam.
Sungguh selisih yang tak sedikit yang diharap dapat menambah kesejahteraan petani. Bila kesejahteraan meningkat maka pertanian akan menjadi menarik lagi untuk generasi muda. Maka swasembada beras bukan mimpi lagi bila generasi muda mau menggelutinya.

Minggu, 08 Juni 2014

Kebijakan Tak Pasti

Ada fenomena yang tak sehat terjadi di lingkungan pemerintahan di pekalongan. Kepala desa yang sebelumnya dijanjikan dengan berbagai program dan dengan sekuat tenaga dan kemampuan mengikuti serta mengupayakan agar tak tertinggal program yang dijanjikan akhirnya setengah putus asa.

Janji kendaraan dinas yang dilontarkan Bupati senilai 17-an juta pada akhirnya raib. Walau tetap berjalan dana yang dipergunakan diambilkan dari anggaran ADD 2014 perdesa yang diketahui jumlahnya tak seberapa. Akhirnya tentu pembangunan desa yang dikorbankan.

Yang menggelikan muncul rumor bahwa batalnya dana kendaraan dinas karena tak ada payung hukum. Ada pertanyaan mengapa kebijakan prematur seperti itu dilontarkan secara resmi di rapat dinas. Seyogyanya harus melalui perhitungan secara detail hingga ketika dikemukakan di muka umum merupakan kebijakan yang pasti.

Untuk Kepala Desa bukankah tak ada masalah ?

Betul, bagi kepala desa yang berfikir praktis. Bahwa tinggal panggil warga lalu umumkan bahwa rencana Pembangunan yang akan didanai ADD batal karena ada kebijakan pembelian kendaraan bermotor. Namun bagi kepala desa yang berpegang pada janji merupakan aib bagi diri sendiri yang akhirnya bisa saja dicap sebagai kepala desa yang banyak janji tapi akhirnya mementingkan diri sendiri.

Selain dana kendaraan dinas, dana bantuan gubernur hingga tulisan ini dibuat baru dicairkan padahal sudah hampir 5 bulanan diajukan. Semoga kedepan kebijakan pemerintah lebih tertata rapih, hingga pemerintah desa dapat lebih tenang dan tepat melaksanakannya.

Pekalongan menjadi Kajen

Ada wacana yang agak sedikit mengagetkan akhir-akhir ini di kabupaten pekalongan. Bupati Amat Antono mengeluarkan wacana mengejutkan untuk merubah nama Kabupaten Pekalongan menjadi Kabupaten kajen. Adapun gaungnya akan di suarakan pada peringatan tiga tahun kepemimpinan beliau.

Wacana tersebut muncul setelah kabarnya hasil dari berbagai pertemuan dengan para dewan pakar. Namun secara sekilas para budayawan seperti Bambang Udiyono yang juga kepala desa sumub lor menyatakan ketidaksetujuannya bila dirunut dari akar sejarah yang tak bisa begitu saja dirubah. Kalaupun akan dirubah, seyogyanya kotamadyalah yang harus berubah nama. Dengan alasan kabupaten pekalongan lebih dulu ada.

Dari kalangan praktisi perekonomian juga menentang karena kebijakan ini akan berimbas pada pengeluaran biaya sampingan yang tak sedikit. Untuk tingkatan desa, bisa dibayangkan berapa dana yang harus dikeluarkan untuk penggantian papan nama, stempel, kop surat dan lainnya. Apalagi untuk kalangan pengusaha, berapa biaya perubahan akta notaris, siup, tdp hingga izin khusus lainnya. Kepala Desa kedungjaran yang juga pengusaha menandaskan sebagai bawahan siap mendukung asalkan Pemerintah Kabupaten siap menanggung biaya yang dikeluarkan masing-masing lembaga dan instansi.

Terlebih untuk menggiring wacana masyarakat ternyata pemerintah desa dibebankan untuk mengeluarkan biaya yang tak sedikit.