REKAM DATA e-ktp DI BALAI PERTEMUAN DESA KEDUNGJARAN / GEDUNG BUMDes PADA SENIN 20 NOVEMBER 2017

Launching Desa Sadar Jaminan Sosial Ketenagakerjaan

Dalam upaya melindungi warga Desa Kedungjaran dari resiko kesehatan, kecelakaan kerja dan Kematian. Desa Kedungjaran menggalakkan kesadaran warga untuk ikut dalam program Jaminan Sosial BPJS Ketenagakerjaan.

Pelantikan Sekretaris Desa

Laelatun Nadifa dilantik dan diambil sumpahnya oleh Kepala Desa Kedungjaran Saridjo untuk menjalankan tugas menjadi Sekretaris Desa di Kedungjaran

Dana Desa Untuk Pemberdayaan Masyarakat

Desa Kedungjaran adalah salah satu desa yang paling menonjol dalam pemanfaatan Dana Desa guna memberdayakan Masyarakat dalam rangka mengurangi angka kemiskinan masyarakat desa.

Penyerahan Sertifikat Prona

Penyerahan Sertifikat Prona untuk warga Kabupaten Pekalongan dilakukan serentak di Pendopo Rumah Dinas Bupati Pekalongan

Perpustakaan Terbaik IT

Kepala Desa Kedungjaran menyampaikan Masukan dihadapan penggiat Literasi Indonesia yang tergabung di Perpuseru untuk mengkuti tahapan Pengusulan di Musyawarah Desa guna memasukkan Perpustakaan yang bisa didanai dari Dana Desa.

Kerja Bakti Drainase Lingkungan

Dalam upaya menghadapi musim penghujan 2018/2019, guna meminimalisir genangan air di linkungan warga dilakukan kerja bakti secara serentak di desa kedungjaran.

Launching Desa Sadar Jaminan Sosial Ketenagakerjaan

Dalam upaya melindungi warga Desa Kedungjaran dari resiko kesehatan, kecelakaan kerja dan Kematian. Desa Kedungjaran menggalakkan kesadaran warga untuk ikut dalam program Jaminan Sosial BPJS Ketenagakerjaan.

Kamis, 26 November 2015

Kerja Bakti


Ada fenomena menarik akhir-akhir ini ketika sebuah gerakan moral bangsa digaungkan oleh Presiden Republik Indonesia Joko Widodo. Tidak saja sekedar dicanangkan namun gerakan moral ini dijadikan program nasional dengan nama REVOLUSI MENTAL.

Sangat benar, sangat tepat dan sudah waktunya gerakan ini dicanangkan melihat kondisi negara yang semakin jauh dari kondisi ideal. Kondisi ideal yang diidam-idamkan oleh setiap umat manusia di muka bumi, akan pemerintahnya,  akan pemimpinnya dan akan negaranya.

Namun kondisi di negeri ini jauh dari kata ideal, kalaupun mendekati juga belum. Maka sebagai wujud keprihatinan dan tanggungjawab seorang pemimpin maka dicanangkan gerakan revolusi mental dengan tujuan menggerakkan seluruh kekuatan jiwa raga dari segala aspek sendi negara mulai dari rakyatnya hingga penyelenggara negara.

Di level desa, banyak kondisi yang memprihatinkan seperti semakin rendahnya semangat kegotongroyongan, kepedulian sesama, kepedulian sosial, kerja bakti dan lainnya.

Hal terakhir seperti Kerja bakti, belakangan menjadi momok tersendiri bagi pelaku pembangunan di level desa. Karena hampir di semua program mengharuskan adanya swadaya masyarakat sebagai wujud partisipasi terhadap pembangunan. Dibanyak program mengharuskan upah tenaga kerja sebagai bagian yang dipikul desa dengan mengerahkan masyarakat sekitar sebagai tenagakerjanya.

Ternyata, perkembangan masyarakat semakin berubah. Setiap kegiatan selalu dikaitkan dengan upah, karena kesalahan persepsi bahwa ada biaya yang dihitung disana. Maka kerja bakti semakin lama menjadi barang langka bahkan di desa sekalipun.
Maka tugas tokoh masyarakat, tokoh agama dan terutama pelaku pembangunan desa seperti aparat pemerintah desa untuk mencari cara agar kerjabakti sebagai bagian revolusi mental dan bagian dari keharusan dalam wujud partisipasi masyarakat terhadap pembangunan bisa digalakkan kembali.

Sebuah cara yang bisa dijadikan contoh dilakukan Kepala Desa Kedungjaran selain memberi tauladan dengan kemauan turun serta dalam kerjabakti adalah dengan membagikan kupon untuk siapa saja yang ikut serta kerja bakti di desa. Lalu kupon tersebut dapat ditukarkan dengan berbagai barang yang barang tersebut adalah bantuan dari pemerintah seperti pupuk, obat-obatan atau bagian dari persyaratan untuk mengurus sesuatu hal di kantor desa.

Atau bahkan bila ada dana berlebih Doorprize-pun tak masalah diberikan. Setelah lama dan kesertaan kerja bakti semakin tinggi, mulailah tanamkan pemahaman secara perlahan. Maka bukan hal yang aneh bila kerjabakti, gugurgunung, nyadran kembali menjadi budaya desa yang kembali aktif dan marak.

Rabu, 25 November 2015

MOBIL SIAGA

Hari Rabu, 25 November 2015 adalah hari bersejarah untuk desa Kedungjaran, dan tentunya untuk warganya. Bukan karena ada pembagian hadiah, atau penerimaan penghargaan. Namun karena pada hari itu Desa Kedungjaran atas swadaya warga bisa membeli sebuah kendaraan roda empat yang digunakan untuk kendaraan siaga.

Sebuah APV Arena warna hitam dengan stiker besar bertuliskan mobil siaga kini siap melayani kebutuhan darurat warga akan pelayanan pengantaran ke rumah sakit terdekat.

Dalam kesempatan lain sebelumnya, Kepala Desa Kedungjaran Bapak Saridjo menyampaikan bahwa ini tonggak kemenangan akan kebersamaan. Bahwa semangat gotongroyong masih tetap ada dan hidup di tengah masyarakat. Harapan atas mobil siaga ini, beliau mengharap agar pelayanan semakin baik dan semaksimal mungkin ditingkatkan terus.

Selasa, 24 November 2015

PELATIHAN UU DESA


Bertempat di Hotel Sahid Mandarin Pekalongan, selama 5 hari mulai hari Selasa 24 November 2015 sebanyak 272 Kepala Desa sekabupaten Pekalongan dibekali pembekalan guna meningkatkan Kapasitas dan kwalitas Pemerintah Desa dalam menjalankan Undang-undang Desa dengan segala implementasinya.

Bimbingan Teknis ini selain diikuti oleh kepala desa sekabupaten pekalongan juga diikuti oleh kepala desa sekebupaten pemalang. Dalam pesan pembukanya Bapak Raidun Manurung dari Bapermades Provinsi Jawa Tengah menyampaikan bahwa acara ini kurang lebih akan membintek sekitar 8000-an kepala desa atau yang mewakilinya. Sedang untuk pelaksanaan di Jawa tengah menggunakan system kelompok sesuai daerah eks karsidenan.

Bimbingan selama 5 hari ini diharapkan akan memberi bekal cukup kepada aparat pemerintah desa guna menghadapi tantangan digelontorkannya dana desa yang direncanakan pada tahun 2016 rata-rata sebesar 600-an juta rupiah. Baik kesiapan Perencanaan, Pengambilan Kebijakan dan peng-SPJ-an.

Adapun bintek hari ke-2 dengan metoda beragam masing-masing kepala desa dikelompokkan dalam kelas-kelas kecil dengan tujuan agar lebih terkonsentrasi dan lebih mudah menyerap materi.

Rabu, 18 November 2015

HID, hampir selsai


Program bantuan Hibah Insentif desa berupa Pengeboran sumur dan Pembangunan Towernya yang diterima BPSPAMS Desa Kedungjaran sudah mencapai tahap Pengeboran akhir. Pada Rabu, 18 November 2015 telah dilakukan uji klinis terhadap kandungan mineral air hasil pengeboran. Semoga saja hasil uji laboratoriumnya akan lolos hingga tahapan selanjutnya berupa pembangunan Tower segera dapat dilanjutkan.



Bantuan HID ini adalah hadiah apresiasi pemerintah atas keberhasilan BPSPAMS Banyu Aji Kedungjaran untuk menyehatkan administrasi keuangan yang selama ini sebelum tahun 2014 untuk membayar listrikpun kesulitan. Diperparah ada dugaan kas yang didapat dari sambungan rumah tidak dapat dipertanggungjawabkan dengan baik oleh pengurus era sebelumnya.

Kelak bila Tower HID ini suda berdiri diharapkan akan menyelesaikan permasalahan kekurangan air yang selama ini terjadi pada saat-saat warga desa yang ada di rantau pulang kampung di hari-hari besar islam seperti Idul Fitri dan Idul Adha.

Penyehatan PUAP


Bertempat di Aula pertemuan Gedung DPPKP kabupaten Pekalongan, pada hari Rabu 18 November 2015 berlangsung sosialisai pembuatan Badan Hukum untuk penerima bantuan Program Usaha Argobisnis Pedesaan ( PUAP ).

Program yang ditujukan untuk memberikan bantuan stimulan kepada pelaku pertanian dan perkebunan di pedesaan yang selama ini kekurangan modal produksi sudah berlangsung lama. Adapun program tersebut diberikan kepada Gabungan Kelompok Tani ( GAPOKTAN ) yang ada di desa-desa sebesar Rp.100.000.000,-

Dengan bimbingan diharapkan dalam 3 tahun lembaga PUAP tersebut bisa menjadi mandiri dan berkembang laksana Lembaga Keuangan Mikro pada umumnya. Namun pada umumnya karena keterbatasan SDM banyak PUAP yang hidup segan mati tak mau.

Untuk itulah DPPKP Kabupaten Pekalongan bekerjasama dengan Disperindakkop dan UKM Kabupaten Pekalongan serta dari BPTP Provinsi Jawa Tengah memberikan sosialisasi Penyehatan PUAP sekaligus pengarahan untuk membadanhukumkan lembaga tersebut.

Acara yang rencananya diadakan 2 hari tersebut disambut baik oleh pelaku PUAP dan sepakat untuk membuat badan hukum asal ada pendampingan dari dinas terkait.

Musyawarah Perumusan RAPBDes dan Perencanaan Prona


Awal November 2015, pemerintah desa Kedungjaran berencana melaksanakan program pemerintah dari Badan Pertanahan Nasional yaitu program sertifikasi tanah masal atau Prona. Semula di usulkan 100 bidang namun ternyata atas kesiapan data yang ada maka desa Kedungjaran berusaha agar bisa mencapai hingga 150 bidang. Hal tersebut disampaikan pada Musyawarah penyusunan RAPBDes 2016 di aula balaidesa pada tanggal 15 November 2015.


Dalam musdes pra-program dan dalam rangka penyusunan RAPBDes tahun 2016 yang dilaksanakan oleh Pemerintah Desa didampingi Badan permusyawaratan Desa ( BPD ) pada 15 November 2015 dan dihadiri kurang lebih 80-an warga dicapai kesepakatan untuk besaran biaya pembelian perlengkapan dan operasional panitia Prona. Besarannya antara 200-300 ribu yang nantinya harus dipertanggungjawabkan secara transparan kepada peserta prona dan masyarakat.

Yang luar biasa dari pertemuan pada malam hari itu adalah, selain adanya berbagai usulan program kegiatan yang akan diprioritaskan dalam RAPBdes 2016 ada kemauan berswadaya dari masyarakat untuk mendukung pembangunan. Setelah mendapat pengarahan dari Kepala Desa bahwa ada kebutuhan yang mendesak akan mobil siaga, secara serentak warga yang hadir sepakat untuk ikut membantu rencana pembelian kendaraan siaga untuk desa kedungjaran.

Adapun kendaraan tersebut nantinya untuk menjadi kendaraan pengantaran ke rumahsakit dan pelayanan darurat warga. Keputusan akhir mengenai berbagai rencana program dan penyusunan APBDes 2016 akan dilaksanakan pada musyawarah khusus lebih lanjut dikemudian hari.

Rapat Pra MAD


Bertempat di Gedung UPK Manis di Jl. Sragi Bojog Desa purwodadi, pada hari Jum'at 16 Oktober 2015 berlangsung acara Rapat Koordinasi Konsolidasi Kelembagaan BKAD, UPK, BPUPK dan perwakilan Kepala desa serta Pemerintah Kecamatan Sragi. Hadir pula dari Pemerintah Kabupaten yaitu dari BPMPKB Kabupaten Pekalongan.

Pertemuan pada siang hari itu adalah rangkaian tahapan Pengakhiran Program PNPM Mandiri Pedesaan. Sebagaimana diketahui, mulai tahun 2015 program Bantuan Langsung Masyarakat PNPM-MD telah berakhir, khususnya untuk program bantuan pembangunan sarprasnya.

Dalam kesempatan tersebut Ketua BKAD PNPM-MD kecamatan sragi Bapak Wardoko menyampaikan bahwa tahapan ini harus dilaksanakan sebagai kewajiban dari BKAD untuk mengawal Pengakhiran Program. Diawali dengan Musyawarah Desa Sosialisasi Pengakhiran Program, dilanjut dengan Pembentukan Tim Inventarisasi Aset serta BKD untuk tiap-tiap desa. Pada puncaknya nanti akan diadakan Musyawarah Antar Desa guna membentuk BKAD Penyelarasan sebagai lembaga Pengayom untuk kegiatan pelestarian Program terutama program Dana Perguliran yang dikelola UPK.

Hal sama disampaikan wakil dari BPMPKB Kabupaten pekalongan dan ditandaskan proses tersebut harus sudah selesai akhir desember 2015.

Bapak Madchur selaku camat sragi menandaskan bahwa walaupun program sudah berakhir namun semangat Pemberdayaan Masyarakat yang diemban PNPM harus tetap dilestarikan. Ditambahkan Bapak Abdurahman selaku Kasi PMD Kecamatan sragi, bahwa kita harus bersabar ditengah tuntutan percepatan namun regulasi yang mengaturnya belum ada kejelasan yang pasti.