Awal November 2015, pemerintah desa Kedungjaran berencana melaksanakan program pemerintah dari Badan Pertanahan Nasional yaitu program sertifikasi tanah masal atau Prona. Semula di usulkan 100 bidang namun ternyata atas kesiapan data yang ada maka desa Kedungjaran berusaha agar bisa mencapai hingga 150 bidang. Hal tersebut disampaikan pada Musyawarah penyusunan RAPBDes 2016 di aula balaidesa pada tanggal 15 November 2015.
Dalam musdes pra-program dan dalam rangka penyusunan RAPBDes tahun 2016 yang dilaksanakan oleh Pemerintah Desa didampingi Badan permusyawaratan Desa ( BPD ) pada 15 November 2015 dan dihadiri kurang lebih 80-an warga dicapai kesepakatan untuk besaran biaya pembelian perlengkapan dan operasional panitia Prona. Besarannya antara 200-300 ribu yang nantinya harus dipertanggungjawabkan secara transparan kepada peserta prona dan masyarakat.
Yang luar biasa dari pertemuan pada malam hari itu adalah, selain adanya berbagai usulan program kegiatan yang akan diprioritaskan dalam RAPBdes 2016 ada kemauan berswadaya dari masyarakat untuk mendukung pembangunan. Setelah mendapat pengarahan dari Kepala Desa bahwa ada kebutuhan yang mendesak akan mobil siaga, secara serentak warga yang hadir sepakat untuk ikut membantu rencana pembelian kendaraan siaga untuk desa kedungjaran.
Adapun kendaraan tersebut nantinya untuk menjadi kendaraan pengantaran ke rumahsakit dan pelayanan darurat warga. Keputusan akhir mengenai berbagai rencana program dan penyusunan APBDes 2016 akan dilaksanakan pada musyawarah khusus lebih lanjut dikemudian hari.
0 komentar:
Posting Komentar