Sebuah Renungan Sambil Ngopi sepulang dari Musrenbangcam.
Pembangunan Milik Siapa ?
Akhir-akhir ini secara serentak beberapa Kecamatan melaksanakan Musrenbang Kecamatan, setelah diawali Musrenbangdes di masing-masing desa.
Ada semangat dan harapan bahwa Musyawarah benar-benar sebuah wadah untuk mengambil kebijakan yang melahirkan keputusan dan kesepakatan berdasar atas Faktor Kebutuhan Riil dan Kemampuan sebuah Desa untuk menanganinya.
Namun diawal acara pada beberapa sambutan para tokoh kecamatan, terutama anggota dewan telah memberi signal atas berbagai bantuan yang turun di sebuah desa adalah hasil pengawalan mereka dengan sebuah kewenangan dan Hak yang ada ditangan mereka yaitu Aspirasi Dewan. Musyawarah yang diharapkan sebagai wadah penggodokan pengambilan keputusan sirna seketika.
Maka silahkan gigit jari untuk desa-desa kecil yang tak memiliki Konstituen terhadap anggota Dewan. Dan diperparah dengan penerimaan dana desapun yang tentu juga sedikit.
Maka jangan heran bila nanti sebuah Desa akan menjadi Gemerlap dengan Dana Desa yang besar, ada pengawalan anggota Dewan dan Koneksitas Tokoh masyarakat dengan Pemegang Kekuasaan. Sementara desa kecil akan semakin megap-megap dengan berbagai Proposal yang berjamur entah disudut mana karena tak ada yang mengawal.
Indonesia Baru, kembali menjadi bias diantara kekuasaan Kepentingan mengatas namakan Kepentingan Politis. Baik politik Golongan maupun Individu. Tinggal yang bisa bijak mencermati kepada siapa ia akan menjatuhkan pilihan maka ia akan menuai. Lalu untuk sang Idealis yang mengangankan Pembaharuan Pembangunan yang Zero Interest Pure Necessity hanya menjadi Pemimpi di siang bolong.
Pembangunan Milik Siapa ?
Akhir-akhir ini secara serentak beberapa Kecamatan melaksanakan Musrenbang Kecamatan, setelah diawali Musrenbangdes di masing-masing desa.
Ada semangat dan harapan bahwa Musyawarah benar-benar sebuah wadah untuk mengambil kebijakan yang melahirkan keputusan dan kesepakatan berdasar atas Faktor Kebutuhan Riil dan Kemampuan sebuah Desa untuk menanganinya.
Namun diawal acara pada beberapa sambutan para tokoh kecamatan, terutama anggota dewan telah memberi signal atas berbagai bantuan yang turun di sebuah desa adalah hasil pengawalan mereka dengan sebuah kewenangan dan Hak yang ada ditangan mereka yaitu Aspirasi Dewan. Musyawarah yang diharapkan sebagai wadah penggodokan pengambilan keputusan sirna seketika.
Maka silahkan gigit jari untuk desa-desa kecil yang tak memiliki Konstituen terhadap anggota Dewan. Dan diperparah dengan penerimaan dana desapun yang tentu juga sedikit.
Maka jangan heran bila nanti sebuah Desa akan menjadi Gemerlap dengan Dana Desa yang besar, ada pengawalan anggota Dewan dan Koneksitas Tokoh masyarakat dengan Pemegang Kekuasaan. Sementara desa kecil akan semakin megap-megap dengan berbagai Proposal yang berjamur entah disudut mana karena tak ada yang mengawal.
Indonesia Baru, kembali menjadi bias diantara kekuasaan Kepentingan mengatas namakan Kepentingan Politis. Baik politik Golongan maupun Individu. Tinggal yang bisa bijak mencermati kepada siapa ia akan menjatuhkan pilihan maka ia akan menuai. Lalu untuk sang Idealis yang mengangankan Pembaharuan Pembangunan yang Zero Interest Pure Necessity hanya menjadi Pemimpi di siang bolong.
0 komentar:
Posting Komentar