REKAM DATA e-ktp DI BALAI PERTEMUAN DESA KEDUNGJARAN / GEDUNG BUMDes PADA SENIN 20 NOVEMBER 2017

Senin, 06 Januari 2014

Kesadaran Pembayaran Pajak yang Kurang.

Ada sebuah kenyataan yang terasa pahit dirasa ketika awal pemerintahan baru berjalan. Ketika semangat tinggi masih menggebu, betapa banyak rencana tertuang di angan dan kadang tercantum di rencana pembangunan desa. Semua seperti api tersiram air ketika berhadapan dengan pendanaan yang minim. Akhirnya banyak rencana tertunda, dan kadang hanya jadi rencana tanpa tindaklanjut yang pasti.

Berbicara masalah dana pembangunan, tentu banyak yang tahu bahwa pembangunan di negeri ini berasal dari pajak. Dari sanalah APBN, APBD dan ADD untuk desa bisa mengucur. Artinya bila pajak lancar pembangunanpun lancar. Di era otonomi daerah, dimana pajak menjadi pendapatan asli daerah masing-masing, pemda berusaha sekuat tenaga agar realisasi pembayaran pajak bisa tercapai 100 %. Berbagai cara ditempuh, dari mulai penyuluhan kesadaran untuk membayar pajak hingga menekan aparatur pemerintahan desa untuk menagih wajib pajak dengan lebih intensif.

Namun kenyataan yang dihadapi aparat pemerintahan desa sungguh memilukan, mereka berhadapan dengan kesadaran masyarakat akan pajak yang masih begitu rendah. Hingga sering terjadi untuk beberapa warga yang harus ditagih bolak-balik hingga puuhan kali dengan hasil nihil. Dengan keadaan seperti itu tentu banyak tenaga yang terbuang sia-sia, belum kecapaian mental dari penagih yang kadang ikut pula membebani. Belum lagi tekanan dar pemerintah agar segera ada pelunasan dari desa, maka sering terjadi pemerintah desa membayar lunas terlebih dahulu, baru menagih kewarga.

Perlu upaya yang luar biasa tidak saja dari aparat penagih yang dalam hal ini pemerintah desa, tapi aparat diatasnya untuk mencari cara dan upaya agar kesadaran membayar pajak lebih ditingkatkan. Hingga pemandangan warga yang antri bayar pajak bukan hal yang aneh kedepannya. Semoga, karena pajak lancar pembangunanpun lancar.

0 komentar:

Posting Komentar