Sosialisasi Bantuan Gubernur se Karsidenan Pekalongan

Sabtu 8 Februari 2014, seharusnya Kepala Desa kedungjaran beserta 4 orang dari UPK PNPM Sragi menuju ke Desa Sambak Magelang untuk mengikuti acara Tasyakuran Undang-undang desa yang dilaksanakan oleh Forum Radio Komunitas, Acces, Cides dan Combine . Dalam acara tersebut akan dibicarakan mengenai gagasan Desa Informatif yang secara aktif menggunakan Tekhnologi IT guna menunjang pelayanan Pemerintah Desa dan Media penghubung Pemdes dengan masyarakatnya.

Namun undangan dari Kecamatan datang tiba-tiba, hingga acara yang sudah disiapkan sebulan yang lalu gagal dikunjungi. Bapak Gurbernur Jawa tengah Ganjar Pranowo akan datang ke Pemalang guna sosialisasi Dana Bantuan Gurbernur yang segera akan diterima oleh desa sejawa tengah. Menghormati Kedinasan, dan juga sebagai pengobat rindu karena dulu pernah menjadi kader beliau disebuah partai, niat ke Magelangpun dibatalkan.

Ganteng nemen ya ......

Berlangsung Di Gedung pertemuan di seberang Mapolres Pemalang acara dimulai tepat waktu, penulis yang datang satu rombongan dari Kecamatan Sragi telat 15 menitan mendapat tempat di belakang.  Sebuah nilai plus, karena selama ini acara-acara seperti ini pasti mundur dari waktu yang dijadwalkan. Semoga saja ketepatan ini bisa menular ke instansi di bawahnya. Walau harus diakui ketegasan waktu oleh Bapak Amat Antono Bupati Pekalongan juga patut diacungi jempol karena bagi peserta rapat dinas yang telat pasti tak bisa masuk ke ruangan karena pintu pasti sudah dikunci rapat.

Kepala Desa se Karsidenan Pekalongan

Pertemuan yang dimulai pukul 09.00 wibb berlangsung tertib dan hikmat, sambutan beliau memberikan angin segar ditengah keputus asaan atas ADD Pemerintah desa Pekalongan yang hanya berkisar antara 50-an juta. Desa Kedungjaran Kecamatan sragi terakhir hanya mendapat kurang lebih 50 juta rupiah yang dicairkan dalam dua termin, separuh untuk kelembagaan dan separuhnya lagi untuk sarana prasarana. Tentu bisa dibayangkan dengan dana sebesar itu sebuah desa akan bisa membangun apa. Ditambah desa Kedungjaran tak memiliki balai desa, jangankan untuk membangun balaidesa untuk perbaikan sarana prasarana juga jauh dari cukup.

Keinginan untuk mengutarakan permasalahan desa begitu meluap-luap. Maka dengan menenteng kamera penulis berusaha merangseg dari barisan paling belakang, namun apa daya penanya dibatasi dan sudah direbut peserta deretan depan. Namun tak mengapa karena sebagian telah terwakili dalam usulan-usulan yang disampaikan dari perwakilan kepla desa Brebes Kali alang, Pemalang belik dan Pekalongan Tirto. Hanya semua usulan bersifat sarana prasarana, usulan dari pemerintah desa Kedungjaran berupa modernisasi sarana pelayanan Pemerintah desa berupa Software System informasi desa sementara belum tersampaikan.

Dah jadi Bupati juga mbanyol terusssss............

Namun diakhir acara ada harapan ketika nomor telepon dan alamat email ditampilkan di slide proyektor. Insya allah dengan sesegera mungkin masalah ini akan kami kirim ke alamat yang telah disebutkan, dan semoga pula dapat ditanggapi dan dikabulkan agar Desa bersystem data betul-betul terwujud hingga data yang ada di desa sebagai ujung pengumpulan data Pemerintah dari Kabupaten hingga Provinsi dan pusat adalah benar-benar data yang valid dan bisa dipertanggungjawabkan. Untuk level desa pelayanan berbasis tekhnologi akan mempercepat Pelayanan terhadap warganya, hingga tak perlu lama hanya untuk mendapatkan sebuah surat dari desa karena hanya dengan satu klik surat sudah langsung tercetak dengan data yang valid dan benar pula.