REKAM DATA e-ktp DI BALAI PERTEMUAN DESA KEDUNGJARAN / GEDUNG BUMDes PADA SENIN 20 NOVEMBER 2017

Minggu, 30 November 2014

Ketika Bantuan tak tepat Sasaran

Pembagian Raskin di Kedungjaran
Senin, 1 Desember 2014. BBM Naik, membuat kita terperanjat terlebih dikala harga Minyak Dunia turun. Alasan karena subsidi yang kian membengkak memang dapat diterima, terlebih bila subsidi tersebut tak tepat sasaran. Akan tetapi melihat dampat berkelanjutan memang agak miris memikirkannya, dimana efek bola bilyar ketika satu tersentuh maka bidang lainnya ikut terkena dampak.

Guna memperkecil dampak terutama pada kalangan warga miskin, pemerintah mengeluarkan kebijakan Bantuan Langsung kepada masyarakat berupa bantuan sosial. Ada banyak program digulirkan walau secara kasat mata hanya perubahan dari kebijakan yang telah ada. Bahkan untuk datanya adalah data yang merupakan tinggalan pemerintah lama yang selama ini menjadi polemik perdebatan karena banyak yang tak tepat sasaran.

Di desa Kedungjaran saja, program Raskin hanya menyasar 99 Keluarga. Padahal secara riil di lapangan ada sekitar 300-an warga dengan kondisi memprihatinkan. Setali tiga uang dengan program raskin, program PSKS yang merupakan pergantian baju dari BLT / BLSM juga hanya 99 keluarga dengan beberapa keluarga tak tepat karena perkembangan ekonomi semakin baik. Namun diluar sana banyak warga yang terpuruk karena perkembangan ekonomi yang tak menentu tak tercantum dalam program bantuan tersebut. Ini mempersulit posisi Pemerintah Desa yang harus ekstra kerasmenjelaskan kepada warga agar tak terjadi saling tuduh dan saling iri, yang kadang berujung kekerasan.

Ada kabar bahwa data yang digunakan adalah data tahun 2011, sudah berumur 4 tahunan. Padahal perkembangan keadaan kesejahteraan bisa berubah bahkan dalam hitungan hari. 

Seyogyanya sebelum semua program tersebut digelontorkan harus ada validasi atau pengkinian data. Hingga data yang digunakan sebagai acuan pemberian bantuan adalah data yang terkini dan bisa dipertanggungjawabkan. Juga sudah harus dipikirkan sebuah system pengaduan yang memungkinkan satu desa secara realtime mengupdate kondisi riil masyarakatnya. Rombak system pengquotaan, karena dimasyarakat banyak beredar kabar burung adanya quota atas bantuan, padahal bantuan harus berbasis kenyataan di lapangan.

Apapun untuk kesejahteraan adalah baik, namun harus dibarengi keterbukaan dan penyeleksian calon penerima hingga tak menimbulkan perdebatan secara horisontal di masyarakat.

0 komentar:

Posting Komentar